[Dari milis ForumPembacaKompas] Re: Mau Tidak Mau, Harga BBM Harus Naik

[Opini ini pertama kali ditulis pada: ]
[Opini ini direvisi pada: ]

Dari: Irwan K
Tanggal: 24 Februari 2012 16:39
Perihal: Re: Mau Tidak Mau, Harga BBM Harus Naik
Ke: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2155-patokan-harga-bbm-berdasarkan-mops-sudah-tepat.html

http://ermi-indonesia.org/2007/07/11/layakkah-mops-dijadikan-patokan-keekonomian-harga-bbm-di-indonesia/

"..
Penilaian harga minyak MOPS versus Argus Media
Penilaian harga MOPS berdasarkan transaksi yang terjadi di sistem window Platts.
Di mana seller dan buyer memasukkan volume untuk jenis minyak yang sesuai
spesifikasi Platts dan harga bid/offer. Sedangkan Argus Media menggunakan metode survei, testing, dan analisis untuk menentukan penilaian harga minyak.

Berdasarkan penelitian Argus Media Singapore terhadap penilaian harga MOPS akan selalu terjadi kenaikan harga apabila PT Pertamina akan melakukan pembelian minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Para supplier PT Pertamina yang akan sangat aktif dalam melakukan bidding untuk menaikkan harga transaksi.

Patokan harga keekonomian BBM yang berdasarkan penilaian harga MOPS akan membuat oknum tertentu bekerja sama untuk berperan aktif dalam menaikkan penilaian harga MOPS. Transaksi minyak yang terjadi di sistem window Platts sangatlah kecil. Transaksi yang terjadi di Platts hanya sekitar 5 transaksi per hari. Sistem window Platts yang tidak liquid akan membuat pembentukan harga yang diinginkan oknum tertentu dapat saja terjadi.

Metode Baru Harga Patokan BBM

Hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah adalah mengubah metode harga patokan BBM. Jangan hanya MOPS yang dijadikan patokan harga keekonomian BBM, tapi kombinasikan dengan penilaian harga minyak dari Argus Media. Tujuan dari kombinasi patokan harga keekonomian BBM ini untuk mengurangi harga keekonomian BBM. Kombinasi penilaian harga MOPS dan Argus Media telah terbukti dapat mengurangi penilaian harga minyak di Singapura.

Kombinasi yang digunakan untuk patokan harga keekonomian BBM adalah 50% MOPS dan 50% Argus Media. Metode seperti inilah yang telah digunakan di India,
Thailand, dan Philipina. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Jika hanya menjadikan MOPS sebagai satu-satunya patokan harga keekonomian BBM
untuk negara-negara pengimpor BBM sangatlah riskan dari terjadinya manipulasi harga yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menaikkan penilaian harga MOPS. Semoga metode baru ini dapat mengurangi beban subsidi BBM yang dapat mengurangi beban APBN.
.."

Dari link di atas dapat kita lihat bahwa:

1. Pengelola Negara RI hanya mengacu pada MOPS (Mean of Plats Singapore) sebagai
acuan harga internasional/keekonomian BBM dari LN.
2. Ternyata ada banyak acuan penilaian harga minyak di Asia (khususnya Singapura) selain MOPS. Salah satunya adalah Argus Media.
3. Pola penghitungan MOPS sangat terbuka potensi kecurangan/manipulasi. Bahkan setiap kali RI mau impor BBM, terjadi kenaikan harga yang pasti merugikan negara pengimpor - karena dasar perhitungannya yang berdasarkan volume/transaksi.
4. Beberapa negara (India, Thailand, Filipina) menerapkan penghitungan MOPS & Argus Media, terbukti menurunkan/kurangi harga acuan/keekonomian BBM mereka. Dampaknya pasti positif bagi rakyat mereka.

Kenapa RI tidak ambil langkah perbaikan tersebut? Hal ini ulah/untungkan siapa?
Belum lagi permainan calo ekspor minyak mentah RI dan impor BBM dari LN serta
markup sewa tanker oleh Pertamina.

Yang sudah pasti adalah merugikan rakyat karena selalu jadi alasan untuk menaikkan
harga BBM karena KE-TIDAK JUJUR-AN pengelola negara mengenai kesalahan penggunaan
acuan dan praktek percaloan tersebut. :-(

--
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com
fb/twitter/skype: irwank2k2

Pada 23 Februari 2012 10:09, KHARIRI menulis:

mohon ijin copas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak lepas dari situasi perekonomian dunia yang memburuk. Belum lagi krisis ekonomi di zona euro dapat diatasi, muncul ketegangan politik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Eropa.

Langkah Iran yang menghentikan penjualan minyak ke sejumlah negara di Eropa membuat harga minyak mentah dunia naik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kabinet paripurna di kantor presiden, Rabu (22/2/2012) pun mengisyaratkan kenaikan tersebut.

"(Harga) minyak mentah kita naik sangat cepat dalam beberapa minggu ini. Ini memberikan dampak luar biasa bagi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia," ucap Yudhoyono.

Pengamat ekonomi Chatib Basri menilai mau tidak mau pemerintah memang harus menaikkan harga BBM. Menurut Chatib, jika pemerintah tidak menurunkan subsidi BBM, antara lain dengan menaikkan harga jual BBM, defisit anggaran akan membengkak.

"Padahal, ada batas defisit kita sebesar 3 persen. Kalau pemerintah tak menurunkan anggaran subsidi, anggaran belanja harus dipotong," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Chatib, akan membuat dorongan fiskal tidak ada bagi pertumbuhan. "Saya menyarankan naikkan harga BBM, alokasikan dananya bagi penduduk miskin. Jangan gunakan kebijakan pembatasan BBM karena jumlah yang dihemat sedikit," ujarnya.

Dari milis [mediacare]: FPI vs DAYAK : REKAYASA PENGALIHAN ISU LAHAN MENJADI ISU SARA

[Opini ini pertama kali ditulis pada: ]
[Opini ini direvisi pada: ]

Ada yang bisa konfirmasi?
Sampai saat ini belum temukan berita dari situs online manapun.

Thx a lot.

Wassalam,

Irwan.K

---------- Pesan terusan ----------
Dari: Justiani
Tanggal: 24 Februari 2012 14:21
Perihal: [mediacare] FPI vs DAYAK : REKAYASA PENGALIHAN ISU LAHAN MENJADI ISU SARA
Ke: "mediacare@yahoogroups.com" , "jurnalisme@yahoogroups.com" , "kmnu2000@yahoogroups.com" , yayasan mandiri , media-jateng , "media-indonesia@yahoogroups.com" , "media-aceh@yahoogroups.com" , "Media_Nusantara@yahoogroups.com" , "media-klaten@yahoogroups.com" , jakarta media , "media-bali@yahoogroups.com" , "media-jatim@yahoogroups.com" , itb81 , itb , Siswa Taman , "dpr-ri@yahoogroups.com"
Cc: hartono amigo , "bayu_kusuma2001@yahoo.com" , "boby_cario@yahoo.com" , "bob_hs29@yahoo.com" , "iwan_paloren@yahoo.com" , Kadi Saurip , "jojoksputra53@yahoo.co.id"


NEGERI PREMAN
Kamis, 23 februari 2012. Kemarin Budi Yardi ditangkap oleh AKP Agung dari Densus 88 atas surat perintah dari Polda Kalteng di rumah kosnya di Jakarta Barat, dan menurut sma dari AKP Agung akan segera dibawa ke Kalteng.

Sebelumnya, Budi Yardi sempat diundang oleh Habieb Rizieq untuk dimintai keterangan soal kasus lahan di Seruyan padahal FPI tidak ada urusan dengan kasus Seruyan tsb. Budi Yardi lalu diajak oleh Habieb Rizieq menghadap salah satu petinggi BIN di Pejaten. Namun dalam pertemuan dengan petinggi BIN itu sama sekali tidak membahas soal Seruyan sebagaimana diharapkan oleh Budi Yardi. Yang dibahas di BIN malah soal intelejen Yahudi. Budi Yardi jadi kebingungan. Ujungnya Budi Yardi dimintai pendapat di konferensi pers untuk membela FPI yang ditolak Warga Dayak, anehnya lagi FPI menuduh Teras Narang yang menjadi otak penolakan kehadiran FPI. Intinya, Budi Yardi diposisikan berhadapan dengan Teras Narang.

Demikianlah permainan ala kepemimpinan SBY dalam menangani masalah dengan membuat masalah agar lebih ruwet dan tidak ada solusi yang hitam putih. Ada apa? Siapa pemilik2 lahan yang terlanjur mendapat izin (wani piro) sehingga perlu terus dilindungi dengan menciptakan rekayasa SARA seperti itu? Apa dianggap rakyat tidak paham dengan cara-cara premanisme tsb?

Sejak ditangkap oleh AKP Agung kemarin, HP Budi Yardi tidak bisa dihubungi oleh saudara dan keluarganya.

Liem Siok Lan

----------------------------------------------------------------
PERNYATAAN DAN SERUAN
Rabu 22 Februari 2012

Budi Yardi
Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
dengan ini menyatakan:

1. Mendukung penuh segala upaya Gubernur Kalteng/Presiden Masyarakat Dayak yang berjanji menyelesaikan soal lahan yang menjadi tuntutan masyarakat Seruyan dalam 30 hari terhitung sejak 25 Januari 2012.

2. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Seruyan agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha untuk mengalihkan persoalan LAHAN menjadi persoalan SARA.

3. Mengutuk pihak-pihak yang secara sengaja menciptakan adudomba antara warga Dayak melawan FPI dengan motif mau menggagalkan janji 30 hari nya Gubernur Kalteng.

4. Mengutuk pihak-pihak yang secara sengaja memfitnah saya dengan mengkaitkan kehadiran FPI ke Kalteng seolah karena saya. Perlu saya sampaikan bahwa saya tidak ada hubungan dengan FPI dan Saya yakin tidak ada persoalan antara Masyarakat Dayak dengan FPI kecuali itu di rekayasa untuk mengalihkan isu utama yakni soal LAHAN. Perlu saya jelaskan juga bahwa dari awal sampai saat ini FPI tidak ada urusan soal kasus Lahan di Seruyan. Soal lahan sepenuhnya sudah ditangani oleh Gub Teras Narang melalui janji 30 hari yang akan berakhir tanggal 25 Februari 2012.

5. Saya berterima kasih kepada Gubernur Kalteng yang telah bersedia menjamin keamanan dan keselamatan saya dari ancaman pihak-pihak yang tidak senang akan usaha saya membela Rakyat yang digusur.

6. Mengawal perjuangan masyarakat Seruyan untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas LAHAN sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Gubernur Kalteng/Presiden Masyarakat Dayak.

20 Februari 2012
Tertanda
Budi Yardi



Sent from my iPad

On 25 Feb 2012, at 03:36, "Sunny" wrote:


Refl: Bagaimana sikap komunitas di lain tempat, terisitimewa di Pulau Jawa, senang atau tidak senang dengan FPI dan konco-konco mereka?


http://www.sinarharapan.co.id/content/read/komunitas-dayak-islam-memang-tidak-menghendaki-fpi/
5.02.2012 12:17

Komunitas Dayak Islam Memang Tidak Menghendaki FPI

Penulis : Aju/Lili Sunardi/Vidi Batlolone/Saiful Riza/Web Warouw/Tutut Herlina


(foto:SH/Aju)

PONTIANAK - Komunitas suku Dayak beragama Islam di Provinsi Kalimantan Tengah memang tidak menghendaki kehadiran Front Pembela Islam (FPI), sehubungan aksi penolakan berujung demonstrasi besar-besaran di Bundaran Besar, Jalan Meranti, dan Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, akhir pekan lalu.

Hal itu dikemukakan Sabran Achmad, salah satu tokoh suku Dayak beragama Islam, saat dihubungi SH dari Pontianak, Rabu (15/2). “Ini murni aspirasi masyarakat. Kami di Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan kedamaian, masyarakat sudah telanjur memandang negatif terhadap FPI,” ungkapnya.

Menurut Sabran, harus disadari tidak sedikit masyarakat beragama Islam di Indonesia yang sudah gerah dengan aksi kekerasan yang dilakukan FPI di sejumlah daerah. Budaya kekerasan yang dilakukan FPI, menurutnya, telah merusak citra agama Islam secara keseluruhan.

Kemarin, ratusan aktivis dari berbagai latar belakang juga menyerukan penolakan terhadap aksi-aksi kekerasan yang selama ini dilakukan FPI dengan menggelar aksi damai di Bundaran HI, Jakarta.

Gerakan yang mengatasnamakan Indonesia Damai Tanpa FPI ini meminta pemerintah tegas terhadap FPI. Sejumlah aktivis pendukung pluralisme hadir dalam aksi ini, antara lain Innayah Wahid, Hanung Bramantyo, dan Nia Dinata.

Aksi damai ini sempat diwarnai ricuh saat orator aksi dipukul oleh orang tak dikenal. Polisi hari ini menetapkan satu tersangka atas pemukulan tersebut.

Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, penolakan FPI dan organisasi sejenis yang gemar melakukan tindak kekerasan oleh komunitas warga, akan menjadi pola umum ke depan jika pemerintah terus bersikap tidak peduli.

“Karena hukum di Indonesia tidak dijalankan secara adil, maka setiap ormas, kelompok masyarakat akan memilih caranya sendiri-sendiri untuk menghadapi ancaman,” katanya.

Menurutnya, penolakan masyarakat Dayak terhadap kehadiran FPI di Kalteng sebenarnya bersifat antisipatif, karena pemerintah dan aparat keamanan tidak mampu lagi mengantisipasi kedatangan FPI.

Tudingan

Sementara itu, Juru Bicara FPI Munarman bersikukuh penolakan terhadap kehadiran FPI di Kalteng dilakukan preman yang dipimpin Gubernur Kalteng Agustinus Teras Narang. Perkumpulan Dayak Islam, menurut Munarman, juga merupakan organisasi di bawah kendali Teras Narang.

“Pemimpin organisasi Dayak Islam adalah seorang pegawai pemda, sekaligus mantan ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Saya tahu siapa dia,” katanya.

Ia meyakini hubungan FPI dan masyarakat di Kalimantan tidak terganggu, karena di sana beberapa kantor perwakilan FPI telah didirikan. Salah satunya di Kota Waringin dan Sampit.

Sebaliknya, ia menilai, suku Dayak yang cenderung melakukan kekerasan terhadap suku lainnya. “Dulu ribuan orang Madura mati, itu karena siapa? FPI tidak pernah membunuh ribuan orang,” katanya.

Namun Sabran menegaskan penolakan kehadiran FPI justru karena di Kalteng pernah terjadi konflik rasial suku Dayak dan Madura pada 2001, dan penolakan ini untuk kebaikan semua pihak.

“Demonstrasi besar-besaran suku Dayak di Palangkaraya bertujuan pencegahan. Muspida Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan tugas secara baik, benar, tegas dan tepat, sehingga keributan tidak menjalar,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, Lukas Tingkes, sebelumnya mengatakan penolakan FPI sudah dilakukan satu bulan sebelumnya. DAD selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar permasalahan rencana pelantikan FPI dibatalkan, karena situasi tidak kondusif.

Di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kemarin, digelar pertemuan sejumlah warga suku Dayak di Rumah Betang, Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan, dalam menyikapi situasi yang terjadi di Palangkaraya.

Pertemuan dipandu Pelaksana Harian Ketua DAD Kalbar Yakobus Kumis dan dihadiri Direktur Bina Mitra Polisi Daerah Kalbar Komisaris Besar Polisi Suhadi Siswo Wibowo. Di dalam pertemuan, warga suku Dayak di Kalbar menyatakan tetap berada di barisan terdepan di dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menganggap penolakan masyarakat Palangkaraya terhadap FPI wajar. Tindakan itu semata-mata agar tidak memanaskan situasi di wilayah Kalteng.

Kepolisian, kata Timur, dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah Kalteng menolak keberadaan FPI. Menurutnya, pemda memang ingin mencegah situasi-situasi tidak kondusif, yang mungkin timbul dari keberadaan FPI di daerah tersebut.

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada ormas yang melakukan aksi anarkis. Tetapi hanya akan memproses anggotanya, yang terbukti melanggar pidana dalam setiap aksinya di lapangan.

“Kita proses hukum semua yang melakukan tindak pidana, tidak pandang bulu, dari mana pun ormasnya. Tapi, untuk pembinaan ormasnya akan kita serahkan kepada Kemendagri yang memang memiliki kewenangan untuk membina ormas,” katanya di Jakarta, Selasa (14/2).

Seperti diketahui, UU No 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986 tentang Ormas menyebutkan, pembubaran setiap ormas hanya bisa dilakukan melalui fatwa Mahkamah Agung setelah sebelumnya, ormas tersebut melakukan pelanggaran dan mendapat teguran tiga kali.

Tersangka Pemukulan

Sementara terkait dengan insiden pemukulan terhadap aksi damai tolak FPI di Bundaran HI kemarin, polisi telah menetapkan satu tersangka dari empat orang yang diamankan Polda Metro Jaya. Tiga orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.

"Pelaku yang melakukan pemukulan terhadap koordinator aksi 'Indonesia Tanpa FPI' Bhagavad Sambadha berinisial J," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, saat dihubungi SH, hari ini. Menurutnya, tiga orang lainnya yang masih berstatus saksi berinisial A, B, dan S.

Dikatakannya, penyidik sejauh ini masih terus memeriksa sejumlah saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain itu, polisi juga masih memeriksa rekaman video yang berisi kejadian saat aksi pemukulan terjadi.

Namun menurutnya, dari keempat orang itu belum ditemukan kartu identitas salah satu organisasi apa pun sehingga polisi masih mendalami motif pemukulan tersebut. "Kami akan terus dalami apakah mereka berasal dari salah satu organisasi massa, atau bertindak atas inisiatif pribadi," ucapnya.

[Diskusi di milis Jurnalisme] Trs: Jawaban 5 Pertanyan Kang FG

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 20 Pebruari 2012]
[Opini ini direvisi pada: ]

Berikut ini email yang saya kirim ke milis Jurnalisme masih terkait kasus yang libatkan Alvin Lie & Iwan Piliang, yakni soal tuduhan/fitnah permintaan suap jelang IPO PT ADARO.

http://groups.yahoo.com/group/jurnalisme/message/69378

Re: [jurnalisme] Jawaban 5 Pertanyan Kang FG

Dear All,

Emailnya saya reply ke milis lagi..

Fakta lama: Komisaris dan salah seorang (atau banyak?) petinggi di PT ADARO
saat kejadian tersebut, saat ini menjadi KB @PDemokrat/PakSus.
Demokrat & PakSus kan 2 becomes 1. :-)

Fakta yang relatif baru terbuka secara luas adalah Iwan Piliang (sempat) termasuk
dalam KB @PDemokrat/PakSus..

Mengutip ucapan IwanPiliang: Verifikasi saya bisa salah.. akan sangat menarik bila diterapkan pada tulisannya terdahulu yang menuduh Alvin Lie menerima bahkan meminta suap dari pihak PT ADARO jelang IPO mereka.

Sangat menarik.. karena 'The damage has been done'.. sementara ada potensi verifikasi yang salah/ngawur sudah disampaikan di ruang publik dan sampai di media massa luas.

--
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com
fb/twitter/skype: irwank2k2

------
http://groups.yahoo.com/group/jurnalisme/message/53588

Dari arsip milis Jurnalisme dapat kita lihat info di bawah ini..

http://economy.okezone.com/read/2008/05/27/21/112866/21/usut-adaro-alvin-lie-minta-gunakan-hak-angket

http://female.kompas.com/read/xml/2008/07/15/13330919/alvin.lie.bantah.minta.rp.1.miliar.ke.adaro

Quote:
".
Menurut Alvin yang mengaku didukung oleh 35 anggota Komisi VII ini, kasus transfer pricing terjadi sejak 2001 lalu. Sejak dilakukannya perjanjian antara Adaro dengan Coaltrade Services International Pte Ltd, Singapura.

Di mana penjualan batu bara berkalori tinggi milik Adaro dijual dengan harga murah ke Coaltrde, sehingga menguras keuntungan Adaro dan sangat menguntungkan Coaltrade.
.."

Dear Rekans,

Masih ingat soal Alvin Lie, Adaro & Hak Angket yang kandas?? Waktu itu Alvin Lie dituduh (lewat tulisan Iwan Piliang) bahwa ia disuap bahkan meminta 1 Miliar kepada pihak Adaro..

Berkaca pada kasus Pimpinan KPK (Bibit & Chandra) yang dituduh menerima suap lalu berubah menjadi melakukan pemerasan dari Anggodo (padahal ada missing link - yang penting tuduh aja dulu soal bukti belakangan), adakah yang melihat kemungkinan adanya rekayasa/tudingan dari pihak lain terhadap Alvin Lie? :-)

Pertanyaan selanjutnya, adakah kaitannya antara tuduhan terhadap AL dengan 'serangan balik' dari pihak yang merasa terganggu (lihat artikel di bawah untuk lebih
jelasnya)?

Meski mungkin saja tidak ada kaitannya dengan kasus BC, adakah yang melihat pola 'pengumpulan dana' (yang blak"an) untuk kepentingan politik terkait
penempatan orang" tertentu pada perusahaan swasta bahkan BUMN??

CMIIW..

--
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com


Pada 29 Juli 2011 18:38, menulis:

> ** Tuan Irwank cekj ulang. Adaro soal IPO. Transfer pricing yg sy tls
> berseri sdh hal lain lagi. Thx
>
> Sent from my BlackBerry®
> powered by Sinyal Kuat INDOSAT
> ------------------------------
> *From: * Irwan K
> *Date: *Fri, 29 Jul 2011 18:30:28 +0700
> *To: *;
> *Subject: *Re: [jurnalisme] Jawaban 5 Pertanyan Kang FG
>
> Dear Rekans,
>
> AFAIK, salah satu upaya pengungkapan Transfer Pricing yang dilakukan Alvin Lie
> (saat itu AlegDPR) sebelum IPO ADARO kan terhenti karena tudingan/tulisan yang
> disebar diberbagai milis dan media massa toh..
>
> Lantas ke mana Komisaris dan salah seorang (atau lebih) pimpinan PT ADARO pada
> saat itu terjadi, sekarang? Menjadi TimSes Pak Susilo di PilPres bahkan menjadi
> KB @PDemokrat juga?
>
> Mengutip satu kalimat anda yang: Verifikasi saya bisa saja salah..
> Masalahnya, dalam konteks Transfer Pricing PT ADARO, 'the damage has been
> done'.. dan untuk itu EGP???
>
> --
> Wassalam,
>
> Irwan.K
> "Better team works could lead us to better results"
> http://irwank.blogspot.com
> fb/twitter/skype: irwank2k2
>
>
> Pada 29 Juli 2011 17:47, menulis:
>
>> **
>>
>> Salam,
>>
>> Benar banget kalimat ini. Ke mana media meianstream soal ini. Rekening
>> liar, uang negara, oenggelapan pajak tambun lwt trasnfer pricing ke mama yg
>> lain????
>>
>> Yg Nazar inu wkt akan membuktikan saya rasa bahwa kebenaran itu di
>> tempatnya.
>>
>> Soal Nazar jgn ragu lah sy menempatnya bagian dari maling. Lain tdk.
>>
>> Thx
>> Sent from my BlackBerry®
>> powered by Sinyal Kuat INDOSAT
>>
>> -----Original Message-----
>> From: yayasan kippas
>> Date: Fri, 29 Jul 2011 03:30:32
>> To:
>> Subject: Re: [jurnalisme] Re: Trs: Jawaban 5 Pertanyan Kang FG
>>
>> Ikut nimbrung: ini diskusi yg menarik.menurutku memang banyak media yang
>> cukup brisik soal nyazarudin, tapi sayangnya banyak juga yang lupa telisik
>> atas tuduhan nazarudin! daripada telinga sumpek, aku termasuk yg lebih
>> suka meluangkan waktu baca headline bbm langka di sejumlah daerah atawa
>> soal postur negara yang sudah gendut karena surplus lembaga2 non struktural
>> yang mbebani anggaran, eh beruntung lagi, kemarin sore ada siaran pssi lawan
>> turkmenistan.... biar supporternya brisik, tapi mataku menilisik jelas
>> keberadaan dan teriakan mereka!
>>
>> j anto
>>
>> --- On Fri, 7/29/11, Farid Gaban wrote:
>> From: Farid Gaban
>> Subject: [jurnalisme] Re: Trs: Jawaban 5 Pertanyan Kang FG
>> To: jurnalisme@yahoogroups.com
>> Date: Friday, July 29, 2011, 4:20 PM
>>
>>
>> Iwan Piliang,
>>
>> Tidakkah Anda merasa ada yang keliru menayangkan wawancara sepihak
>> Nazarudin sebelum selesai melakukan verifikasi?
>>
>> Bagaimana pula pendapat Anda soal pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie hari
>> ini yang mengatakan, atas dasar statement Nazarudin, bahwa KPK tak dipercaya
>> dan harus dibubarkan?
>>
>> Maksud saya, wawancara Anda dan Nazarudin, yang belum Anda verifikasi,
>> ternyata sudah memiliki dampak luas yang belum tentu menguntungkan publik.
>> Apakah Anda tidak merasa perlu bertanggungjawab?
>>
>> Ini sama dengan pemberitaan media-massa tentang terorisme: seseorang bisa
>> rusak hidup keluarganya dan tersingkir dari pergaulan masyarakat hanya
>> karena media memberitakan KLAIM polisi tanpa membuat verifikasi. Wartawan
>> tak perlu bertanggungjawab?
>>
>> Di luar itu, ada faksi-faksi di dalam partai Demokrat: faksi Marzuki Alie,
>> faksi Andi Mallarangeng/Ibas/SBY dan faksi Anas Urbaningrum. Apakah Anda
>> mengabaikannnya atau benar-benar tidak tahu, misalnya tentang kemungkinan
>> satu faksi memanfaatkan nyanyian Nazarudin untuk menghancurkan faksi lain?
>> Bagaimana Anda menjustifikasinya dari sudut panang kepentingan publik?
>>
>> Terima kasih,
>> fgaban
>>
>> --- In jurnalisme@yahoogroups.com, iwan.piliang@... wrote:
>> >
>> > Kalau kongklusinya verifikasi belum selesai ya jelas: wong ini bagian
>> dari memverifikasi data yang juga msh dan terus sy verifikasi.
>> >
>> > Lain-lain, semoga Kang FG melihat semua tayangan tdk terpotong.
>> >
>> > Secara lantang di teve sy sebut Nazar juga maling kok!
>> >
>> > Sementara itu. Thx
>> > Sent from my BlackBerry®
>> > powered by Sinyal Kuat INDOSAT
>> >
>> > -----Original Message-----
>> > From: iwan.piliang@...
>> > Date: Fri, 29 Jul 2011 08:21:19
>> > To:
>> > Subject: Re: [jurnalisme] Re: Trs: Jawaban 5 Pertanyan Kang FG
>> >
>> > Salam Kang,
>> >
>> > Say tak bosan. Harap dipahami, sjk wwcr ditayang di Metro dst, anacaman
>> ke saya byk sekali, juga hrs siap2 dipanggil polisi dsb.
>> >
>> > Jadi kalau jwb tak panjang artauy delay, maaf.
>> >
>> > Terima ksh
>> > IP
>> > Sent from my BlackBerry®
>> > powered by Sinyal Kuat INDOSAT
>> >
>> > -----Original Message-----
>> > From: "Farid Gaban"
>> > Date: Fri, 29 Jul 2011 08:01:55
>> > To:
>> > Subject: [jurnalisme] Re: Trs: Jawaban 5 Pertanyan Kang FG
>> >
>> > Iwan Piliang,
>> >
>> > Terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan Anda belum bosan dg diskusinya,
>> lihat di bawah:
>> >
>> > --- In jurnalisme@yahoogroups.com, iwan piliang wrote:
>> > > --- Pada Jum, 29/7/11, iwan piliang menulis:
>> > > Dari: iwan piliang
>> > > Judul: Jawab 5 Pertanyan Kang FG
>> > > Kepada: jurnalisme@
>> > > Tanggal: Jumat, 29 Juli, 2011, 6:56 AM
>> > >
>> > > Salam,
>> > >
>> > > Maaf telat merespon, dan sementara pendek-pendek aja dulu,
>> > >
>> > > Jawaban saya untuk Bung Farid Gaban:
>> > >
>> > >
>> > > 1. Pertanyaan ini tidak perlu saya jawab, karena berulang-ulang sudah
>> > > saya jelaskan ke publik.
>> > >
>> > > Kalau yang bertanya studinya komunikasi
>> > > apalagi massa, maka isi penyataan berupa pesan, di dalamnya termasuk
>> > > gerak gerik, ekspresi. Saya berhasil menghadirkan itu ke publik. Pihak
>> lain tidak!
>> > >
>> >
>> > FG: Anda menghadirkan sumber itu benar dan saya tak sedang meragukannya.
>> Pertanyaan saya: apa beda substansial/fundamental (tentu dari prosedur
>> jurnalistik dan terutama menyangkut isi) antara wawancara Anda dengan
>> Nazarudin?
>> >
>> >
>> > > 2.Elemen esensi terpenuhi: verifikasi. Bila dianggap tidak terpenuhi,
>> > > sah saja. tetapi esensi bagi saya terpenuhi. Yang lain bantai
>> > > sajalah sampai sansai saya tak masalah demi pencerahan.
>> > >
>> >
>> > FG: Apa yang sudah Anda verifikasi (sebelum menayangkan wawancara itu)
>> berkaitan statement Nazarudin? Please show it, don't tell it.
>> >
>> >
>> > > 3. Saya TIDAK PERNAH MENYEBUT KLAIM NAZAR KEBENARAN. Bila ada kalimat
>> > > saya demikian di mana dan kapan? Kebenaran atau tipu bagaimana kita
>> > > menilainya kalau informasi dari Nazar langsung tak pernah kita dapat?
>> > >
>> >
>> > FG: Tentu saja Anda tidak pernah menyebut "Klaim Nazar itu kebenaran".
>> Itu klaim Anda. Sekali lagi, please do show us bagaimana Anda MERAGUKAN dan
>> bersikap KRITIS terhadap klaim Nazarudin?
>> >
>> >
>> > > 4.Urusan layak dan tidak diuji kan opini, yang jels verifikasi terus
>> > > berjalan, bahkan media televisi ada yang saya supervisi untuk melakukan
>> > > verifikasi dan hasilnya sdh mulai dinikmati publik.
>> >
>> >
>> > FG: Bisakah saya simpulkan bahwa Anda sebenarnya belum selesai melakukan
>> verifikasi thd statement2 Nazarudin? Apa yang dinikmati publik kecuali
>> perang statement dan kata?
>> >
>> >
>> > > 5. Saya awam dengan istilah disclosure, tetapi faktual di televisi
>> Metro dan TV One sdh saya lakukan. Footages itu ada di dua teve itu. Saya
>> tentu tak akanm menggadaikan kredibilitas saya.
>> > >
>> >
>> > FG: Kredibilitas, termasuk kredibilitas saya, orang lain yang menilai.
>> >
>> > >
>> > > Singkatnya, TIDAK ADA PENGINGKARAN DARI DIRI saya bahwa saya pernah
>> > > mebantu media Demokrat, saya akui, bahakan hadir mendapingi Nazar ketemu
>> > > Tempo pun sudah saya sebutkan di tvone.
>> > >
>> > >
>> > > Bagi saya, tak apalah saya ini dikritisi, dainggap taiik pun tak apa.
>> Apalagi cumai dikatai dan ditulis ini itu dari dua orang yang pernah saya
>> masukkan ke Demokrat, salah satun ya dengan nada mengemis, bagi saya tak
>> masalah. Saya bekerja bukan buat mereka. Saya bekerja untuk publik.
>> > >
>> > >
>> > > Sementara demikian.
>> > >
>> > > IP
>> > >
>> > > NOTE: Bekerja sebagai citizen journalist di indonesia tantanganya kian
>> tinggi: selain mebaiayai sendiri, kadang tak dianggap jurnalis, giliran
>> keselamatannya diancam bahkan dibunuh, hpnya disdap, oleh yang mengaku
>> jurnalis pun masih dipojokkan. Nikmat sekali memang bekerjka di ranah ini.
>> Terima kasih. Apapun kembali pub;lik lah menilai. Tugas kita tiada hari
>> untuk terus berbuat dan berkarya. Thx

[Diskusi di milis Jurnalisme] Alvin Lie, Adaro dan (kemungkinan) serangan balik dari pihak tertentu

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 20 Pebruari 2012]
[Opini ini direvisi pada: ]

Berikut ini email yang saya kirim ke milis Jurnalisme soal kasus yang melibatkan Alvin Lie dengan Iwan Pilian seputar tuduhan/fitnah permintaan uang jelang IPO dari PT ADARO.

http://groups.yahoo.com/group/jurnalisme/message/53588

Quote:
".
Menurut Alvin yang mengaku didukung oleh 35 anggota Komisi VII ini, kasus transfer pricing terjadi sejak 2001 lalu. Sejak dilakukannya perjanjian antara Adaro dengan Coaltrade Services International Pte Ltd, Singapura.

Di mana penjualan batu bara berkalori tinggi milik Adaro dijual dengan harga murah ke Coaltrde, sehingga menguras keuntungan Adaro dan sangat menguntungkan Coaltrade.
.."

Dear Rekans,

Masih ingat soal Alvin Lie, Adaro & Hak Angket yang kandas?? Waktu itu Alvin Lie dituduh (lewat tulisan Iwan Piliang) bahwa ia disuap bahkan meminta 1 Miliar kepada
pihak Adaro..

Berkaca pada kasus Pimpinan KPK (Bibit & Chandra) yang dituduh menerima suap lalu
berubah menjadi melakukan pemerasan dari Anggodo (padahal ada missing link - yang
penting tuduh aja dulu soal bukti belakangan), adakah yang melihat kemungkinan adanya
rekayasa/tudingan dari pihak lain terhadap Alvin Lie? :-)

Pertanyaan selanjutnya, adakah kaitannya antara tuduhan terhadap AL dengan 'serangan
balik' dari pihak yang merasa terganggu (lihat artikel di bawah untuk lebih jelasnya)?

Meski mungkin saja tidak ada kaitannya dengan kasus BC, adakah yang melihat pola 'pengumpulan dana' (yang blak"an) untuk kepentingan politik terkait penempatan orang" tertentu pada perusahaan swasta bahkan BUMN??

CMIIW..

--
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com

http://economy.okezone.com/read/2008/05/27/21/112866/21/usut-adaro-alvin-lie-minta-gunakan-hak-angket

Economy - Finance
Usut Adaro, Alvin Lie Minta Gunakan Hak Angket Selasa, 27 Mei 2008 - 13:44 wib
[image: text]TEXT SIZE :
Sandy Adam Mahaputra - Okezone
Alvin Lie (Foto: Sindo)

*JAKARTA *- Sejumlah anggota Komisi VII DPR mengusulkan untuk menggunakan
hak angget dalam kasus transfer pricing PT Adaro Indonesia. Pasalnya, dalam
kasus transfer pricing Adaro terdapat indikasi terhadap kerugian negara.

"Ini harus dibahas, supaya kita tahu sejauh mana kerugian negara yang
ditimbulkan," kata Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie, di kantornya, Gedung
MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2008).

Menurut Alvin yang mengaku didukung oleh 35 anggota Komisi VII ini, kasus
transfer pricing terjadi sejak 2001 lalu. Sejak dilakukannya perjanjian
antara Adaro dengan Coaltrade Services International Pte Ltd, Singapura. Di
mana penjualan batu bara berkalori tinggi milik Adaro dijual dengan harga
murah ke Coaltrde, sehingga menguras keuntungan Adaro dan sangat
menguntungkan Coaltrade.

"Ini terjadi karena Coaltrade terafiliasi dengan Adaro, negosiasi kontrak
tidak dilakukan secara arms length," katanya.

Alvin berharap, dengan diusulkannya hak angket ini, instansi terkait mau
mengungkap dan mengusut tuntas kasus tersebut. Dan ini membuktikan
kelemahan-kelemahan dalam produk hukum dan sistem administrasi dalam
pemerintahan yang memungkinkan terjadinya praktek transfer pricing selama
bertahun-tahun tidak terungkap.
Sementara itu, rombongan yang berjumlah 35 rang diterima oleh Wakil Ketua
DPR Wakil Ketua Soetardjo Soejogoeritno (Mbah Tardjo). "Kami akan serahkan
di rapat pleno, kemudian akan dibawa ke Bamus, untuk dijadwalkan ke sidang
paripurna," tegas Mbah Tardjo. *(hsp)*

*-----*

http://female.kompas.com/read/xml/2008/07/15/13330919/alvin.lie.bantah.minta.rp.1.miliar.ke.adaro

Home /
Nasional
Alvin Lie Bantah Minta Rp 1 miliar ke Adaro
Selasa, 15/7/2008 | 13:33 WIB

*JAKARTA, SELASA* - Pada tanggal 20 Juni 2008, beredar tulisan di internet
bahwa anggota Komisi VII asal Fraksi PAN, Alvin Lie, mendatangi PT Adaro
Energy Tbk untuk meminta uang sebesar Rp 6 miliar. Namun, dari permintaan
itu, hanya diberikan Rp 1 miliar.

Alvin membantah tulisan tersebut. Ia menegaskan, tak ada sepeser pun uang
yang masuk ke kantongnya. "Ada seseorang yang memakai nama Iwan Piliang,
tapi nama lengkapnya adalah Narlis Wandi Piliang. Dalam tulisannya, antara
lain katanya saya datang ke kantor Adaro menemui Teddy Rachmat, minta 6 M.
Tapi akhirnya 1 M untuk diri saya sendiri. Secuil pun unsur kebenarannya
tidak ada," kata Alvin di Gedung DPR, Selasa (15/7).

Tulisan tersebut, kata dia, merupakan fitnah. Oleh karenanya, kemarin Alvin
secara resmi telah melaporkan si pembuat tulisan ke Polda Metro Jaya.
"Karena pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran tindak pidana terhadap
UU ITE Pasal 27 ayat 3 dan ada sanksi pidananya," ujar Alvin.

Apa motifnya? "Saya enggak pusing mau motifnya apa. Siapa dia, yang jelas
yang jadi korban adalah nama baik dan kehormatan saya. Modal saya masuk ke
DPR adalah nama baik. Kalau itu diusik, saya akan melawan," katanya.

*ING*
*
*
*----*
*
*
*
http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/09/21333188/diduga.gelapkan.pajak.pt.adaro.dilaporkan.ke.polisi
*
*
*
*
/Home
/Nasional
Diduga Gelapkan Pajak, PT Adaro Dilaporkan ke Polisi

/
Artikel Terkait:

- Peminat Saham PT Adaro Menurun di Hari
Kedua
- Keluarkan Izin IPO Adaro, Bapepam-LK Digugat
Beckkett
- Saham Adaro Diserbu Ribuan
Joki
- Adaro Mulai Tawarkan
Sahamnya
- Adaro Tawarkan Saham
Perdana


RABU, 9 JULI 2008 | 21:33 WIB

JAKARTA, RABU - PT Adaro Energy Tbk, Rabu (9/7), dilaporkan Masyarakata Anti
Korupsi (Maki) ke Mabes Polri dengan tuduhan telah melakukan penipuan saat
melakukan penawaran saham (IPO). Disamping itu, diduga juga telah melakukan
upaya penggelapan pajak.

Menurut keterangan Koordinator Maki Boyamin Saiman, PT Adaro Energy saat IPO
mencantumkan saham Dianlia di Adaro dan IBT sebesar 4,57 persen dan 7,14
persen. Hal ini bertentangan dengan klaim tim kuasa hukum Beckkett, Pte Ltd
yang dimuat Kompas tgl 8 Juli 2008 yang menyatakan jumlah sebesar 51persen
dan 40 persen.

"Dengan demikian PT Adaro dapat dikategorikan dalam dugaan melakukan
penipuan. Ia menyembunyikan data yang sebenarnya, sehingga investor pembeli
saham dapat dirugikan ketika saham yang dibelinya tidak bernilai akibat
sengketa hukum. Ini melanggar pasal 472 KUHP," kata Boyamin, Rabu (9/7).

Boyamin juga menemukan data, penambahan saham sebelum dilakukan IPO, diduga
fiktif. Menurut Boyamin, tidak terjadi setoran penambahan modal dalam arti
material."Patut ditanyakan apakah ada pembelian misalnya mesin baru atau
untuk mendapatkan konsesi lahan baru. Sepanjang tidak jelas penggunaan
penambahan modal disetor, maka patut diduga fiktif," katanya.

Boyamin juga menduga, penambahan saham tersebut belum mendapatkan ijin dari
pihak yang berwenang secara lengkap dan memenuhi persyaratan. "Untuk itu
kami minta ditelusuri pengucuran kredit Bank Mandiri terhadap Adaro. Kami
menduga menyalahi ketentuan yang berlaku menyangkut jaminan dan penggunaan
serta sistem cicilan pembayaran hutang," jelasnya.

Akal-akalan yang dilakukan PT Adaro ini diduga juga sebagai upaya untuk
melakuka money laundring akibat dugaan penggelapan pajak dari praktek
transfer pricing. "Mabes Polri harus segera mengusut kasus ini untuk
mencegah terjadinya praktik pencucian uang," desak Boyamin.

Selain melapor ke Mabes Polri, Maki juga mengirim surat bernomor
84/MAKI/VII/ 2008 ke Bapepam-LK. "Kami minta Bapepam-LK menghentikan proses
IPO Adaro. Apabila hal ini diabaikan, kami akan menempuh segala prose hukum
yang diperlukan," ancam Boyamin.

Sugiyarto
Sumber : Persda Network


http://economy.okezone.com/read/2009/11/10/278/273893/jadi-menko-polhukam-djoko-mundur-dari-adaro
*

Economy - Saham dan Valas
Jadi Menko Polhukam, Djoko Mundur dari Adaro Selasa, 10 November 2009 -
08:41 wib
[image: text]TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Foto: Corbis

*JAKARTA *- PT Adaro Energy Ybk (ADRO) menerima surat pengunduran diri atas
nama Djoko Suyanto selaku komisaris independen perseroan. Pasalnya, Djoko
Suyanto ditunjuk menjadi menteri koordinator politik hukum dan keamanan
dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

"Pengunduran diri tersebut terkait posisinya saat ini yang telah menjadi
menko polhukam di Kabinet SBY-Boediono," ujar Direktur dan Sekretaris
Perusahaan ADRO Andre J Mamuaya, dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa
Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Saat ini Perseroan sedang dalam proses mencari penggantinya untuk mengisi
posisi tersebut. Pada penutupan perdagangan IHSG sesi kedua kemarin, harga
saham dengan kode emiten ADRO ditutup stagnan Rp1.540 per lembar sahamnya.
*(css)*