Kamis, Januari 27, 2011

Kebohongan (para pendukung) Pak Susilo yang ngakunya gak minta naik gaji

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 27 Jan 2011 11:14]
[Opini ini direvisi pada: ]

Kebohongan lama yang baru terkuak (para pendukung) Pak Susilo yang ngaku gak minta naik gaji. Mundur sajalah Pak daripada ketahuan lagi bohong"nya..

JK: Presiden Pernah Minta Evaluasi Gaji pada 2006

http://www.detiknews.com/read/2011/01/27/102332/1555536/10/jk-presiden-pernah-minta-evaluasi-gaji-pada

Tidak mustahil kenaikan gaji TNI/POLRI dan (rencana utk) para pejabat adalah agar punya alasan menuntut kesetiaan/loyalitas mereka.. karena ada yang merasa terancam.. KEBOHONGAN-KEBOHONGANNYA AKAN MENDAPAT PERLAWANAN DARI RAKYAT..

Wassalam,

Irwan.K

----------

http://rosesmerah.com/2011/01/lihat-bung-hatta-pak-beye/

Lihat Bung Hatta, Pak Beye

“To command is to serve, nothing more and nothing less“

-Andre Malraux, a French adventurer-

Selama menjabat sebagai Presiden, Pak SBY sudah berkali-kali menyinggung tentang gajinya yang gak naik-naik, gajinya masih rendah, belum tertinggi.
Pada 5 Januari 2009, dalam pidatonya Pak SBY mengatakan “Gaji presiden harusnya yang paling tinggi, tapi ternyata tidak,”. Lalu, pada 3 April 2009, dihadapan para guru di Surabaya, Pak SBY bercerita didepan para pendidik bahwa “Gaji saya belum pernah naik. Enggak apa-apa,”

Yang terbaru adalah pada saat acara penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2011 di Jakarta (21 Januari ’11), “Soal kesejahteraan prajurit TNI dan Polri, ini bukan retorika bukan janji-janji kosong bukan kebohongan. Tiap tahun, kita naikkan gaji dan lain-lain.
Renumerasi telah diberikan. Renumerasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Sampaikan ke seluruh jajaran TNI dan Polri… Ini tahun keenam menuju ketujuh gaji Presiden belum naik. Betul. Tapi memang saya niati. Saya ingin semua sudah mendapatkan kenaikan yang layak, tepat, dan adil. Tolong laksanakan, implementasikan dengan baik,”

Dari ketiga pernyataan tersebut, pesan Pak SBY cukup jelas. Pak SBY ingin masyarakat terutama audiens memberi simpati kepada beliau, sekaligus melakukan serangan balik kepada para pengkritiknya. Hati Pak SBY sangat gundah, dan dari kata-kata dalam pidatnya, kelihatan sekali beliau marah atas pernyataan bersama Tokoh Lintas Agama dan Pemuda pada 10 Januari 2011.
Romo Benny Susetyo, salah satu tokoh agama menyampaikan “Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik“. Lebih lanjut, Romo Benny menghimbau komponen masyarakat untuk bergerak melawan kebohongan. “Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan,”

Sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentu saja Pak SBY merasa sangat tersinggung ketika dirinya disebut-sebut menyebar kebohongan. Dan tentu saja beliau sangat kuatir apabila stigma “bohong” menempel dalam dirinya. Lebih kuatir, gundah dan marah tatktala Tokoh Lintas Agama dan Pemuda merilis bahwa ada 9 Kebohongan Janji Lama Pemerintah dan 9 Kebohongan Janji Baru Pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa angka 9 selama ini merupakan angka “keramat” Pak SBY yang lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun ’49 (saya tidak bermaksud utak atik gathuk)

Segala bentuk serangan balik dan keluh kesah yang disampaikan Pak SBY merupakan bentuk pencitraan, suatu habit beliau yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Pak SBY sama sekali tidak mengeluh agar gajinya naik. Bukan itu maksud beliau. Pak SBY ingin menunjukkan diri sebagai negarawan yang peduli dengan rakyatnya. Beliau adalah presiden yang bekerja keras walaupun negara tidak menaikkan gaji beliau. SBY ingin mencitrakan diri sebagai pemimpin yang bekerja tanpa pamrih dan tidak mengeluh. Dia adalah seorang abdi negara.

31.2 Juta Rakyat Hidup Miskin Dibawah Rp 7100 per hari*

Namun sayang, alangkah baiknya Pak SBY tidak melontarkan kata-kata “gaji tidak naik-naik”. Suatu pencitraan yang tidak seharusnya dilakukan mengingat ada puluhan juta masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010, ada 31.2 juta rakyat Indonesia yang hidup rata-rata dibawah Rp 7100* per hari.
Artinya sebanyak 31.2 juta rakyat Indonesia hanya memiliki penghasilan rata-rata dibawah Rp 220.000 per bulan. Dan apabila dibandingkan dengan gaji Bapak Presiden, maka gaji Pak SBY saat ini adalah 290x dari rata-rata 31.2 juta rakyat Indonesia. Sementara, penghasilan 31.2 juta rakyat Indonesia ini gak naik-naik.

Apabila kita menggunakan filosofi, Andre Malraux, seorang penulis dan petualang asal Prancis, ”To command is to serve, nothing more and nothing less“.
Artinya seorang pemimpin tidak lain tidak lebih harus menjadi pelayan bagi para pengikutnya. Selama ada pengikut atau dalam konteks ini adalah rakyat yang dipimpinnya, maka tugas seorang pemimpin harus memastikan bahwa rakyatnya sudah hidup lebih layak selama kepimpinanannya. Pemimpin harus bisa menepati janji-janji yang ia lontarkan. Janji-janji yang dituangkan dalam visi yang harus diperjuangkan tanpa pamrih. Selama visi itu belum tercapai, pemimpin yang baik tidak boleh mengeluh. Terlebih bila ia dipilih menjadi pemimpin karena tebaran janji-janji ketika kampanye.

Sebagai kepala negara, maka semestinya Presiden SBY tidak pantas menyinggung gajinya. Seorang negarawan tidak boleh lagi membahas gaji, terlebih menjadi seorang Presiden RI, Pak SBY sudah mendapat semua fasilitas. Pak SBY tidak perlu lagi kuatir dapur rumahnya tidak berasap. Semua makanan, tempat tidur, kendaraan dinas hingga pesawat terbang sudah disiapkan. Biaya pengamanan, aksesoris sudah ditanggung semua oleh dana pajak. Setiap tahun, negara menghabiskan Rp 400 miliar untuk urusan kepresidenan (dapat dicari datanya di BPS). Dan tiap bulan Pak SBY sudah mendapat gaji pokok Rp 64.000.000. Belum ditambah tunjangan yang lain. Angka yang sangat-sangat besar bagi 31.2 juta rakyat Indonesia yang masih berjuang keras melewati hari esok.

Jika ada pemimpin di negeri ini yang masih terus bertanya tentang kenaikan gaji, fasilitas, pelesiran ke luar negeri hingga korupsi, maka mereka harus bercermin dari Proklamator bangsa ini, Bung Hatta. Bung Hatta adalah salah satu sosok tokoh yang patut menjadi contoh dan inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pemimpin bangsa ini.
Selama menjadi Wakil Presiden mendampingin Bung Karno, Bung Hatta sangat memegang nilai-nilai sebagai negarawan. Beliau begitu disiplin, berintegritas, dan jujur. Bung Hatta hidup sangat sederhana dan selalu setia pada kepentingan bangsa.

Salah satu kisah hidup Bung Hatta yang bekerja tanpa pamrih bagi negeri adalah kisah sepatu Bally. Pada tahun 1950-an, Bally adalah merek sepatu bermutu tinggi yang berharga mahal. Bung Hatta, ketika masih menjabat sebagai wakil presiden, berniat membelinya. Beliau kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, uang tabungan
tampaknya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Hingga akhir hayatnya, sepatu Bally idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi.

Yang sangat mengharukan dari cerita ini, guntingan iklan sepatu Bally itu hingga Bung Hatta wafat masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana dari seorang Hatta. Jika ingin memanfaatkan posisinya waktu itu, sebenarnya sangatlah mudah bagi Bung Hatta untuk memperoleh sepatu Bally. Misalnya, dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalan Bung Hatta.

Namun, di sinilah letak kenegarawan dan abdi negara seorang Bung Hatta. Dalam keadaan hidup sederhana, Bung Hatta tidak pernah mengeluh kepada masyarakat bahwa beliau hidup miskin, gajinya kecil, gajinya tidak naik-naik. Sama sekali tidak pernah. Dia tidak berpidato meminta belas kasihan untuk menaikan popularitasnya. Dia tidak pernah menggunakan titelnya sebagai Proklamator agar ia mendapat penghasilan
yang tinggi. Bung Hatta tidak pernah mengatakan bahwa “Seharusnya gaji seorang proklamator sekaligus presiden harus tertinggi”. Tidak pernah. Ia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain.
Bung Hatta memilih jalan sukar dan lama, yang ternyata gagal karena ia lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingannya sendiri.

Bung Hatta meninggalkan teladan besar, yaitu sikap mendahulukan orang lain, sikap menahan diri dari meminta hibah, bersahaja, dan membatasi konsumsi pada kemampuan yang ada. Kalau belum mampu, harus berdisiplin dengan tidak berutang atau bergantung pada orang lain. Dan yang pasti, beliau tidak curhat agar dirinya dikasihin sehingga popularitasnya naik.
Bung Hatta merupakan sosok tokoh bangsa yang telah memadukan antara kata dan perbuatannya. Bukan hanya sebatas slogan “satu kata, satu perbuatan”.

Rabu, Januari 26, 2011

Laporan Audit BPK terhadap lembaga-lembaga tinggi negara (dari twitter) - Pertama

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 20110126 13:10]
[Opini ini direvisi pada: ]

Berikut ini kutipan info dan tautan/link hasil audit BPK terhadap lembaga-lembaga tinggi negara pada 2009. Informasi ini ada di account twitter 'Arma1da' yang sering menyampaikan informasi-informasi 'penting' mengenai apa yang terjadi di negara kita ini.

Sebagai rakyat yang kerap dibebani dengan pajak dan pungutan-pungutan (resmi/tidak) lainnya, kita berhak tahu dikemanakan saja apa yang sudah kita bayarkan, toh.

Semoga info ini berguna.

Wassalam,

Irwan.K

============

Kita sebagai pembayar pajak utk menggaji pejabat2 publik & kegiatan mrk berhak tau penggunaan uang kita utk apa saja.

Krn mrk tertutup takut belangnya ketahuan nanti aku akn upload hampir semua hasil audit BPK 2009. Krn filenya 4 gigabyte jg aku cicil yaa

Kl lewat media massa biasanya gak lengkap or kadang di sensor maka akyu gelontorin aja nih semua yaa. Jd kalian sendiri yg menilai.

Yg ini Mahkamah Agung
http://www.ziddu.com/download/13536450/004_LK_MA_2009.pdf.html

Ok ini link laporan BPK ttg Kementrian Luar Negeri.
http://www.ziddu.com/download/13537451/008_LK_Kemenlu_2009.pdf.html

Kementrian Dalam Negeri
http://www.ziddu.com/download/13537452/007_LK_Kemendagri_2009.pdf.html

Mabes Polri
http://www.ziddu.com/download/13537455/042_LK_Polri_2009.pdf.html

Kemeninfo @tifsembiring
http://www.ziddu.com/download/13537454/041_LK_Kemkominfo_2009.pdf.html

Kementrian Agama
http://www.ziddu.com/download/13537453/018_LK_Kemenag_2009.pdf.html

Ehhh sorry ya tweeps, yg Kejaksaan salah linknya. Yg bener yg ini http://www.ziddu.com/download/13536451/005_LK_Kejaksaan_2009.pdf.html

Dear tweeps. Ini file BPK valid, bukan rekayasa. Kl gak percaya verifikasi sj dgn ikhtisar auditnya http://www.bpk.go.id/web/?page_id=6970

Oke dah selesei upload nih. Kementrian Olah Raga
http://www.ziddu.com/download/13539040/067_LK_Kemenpora_2009.pdf.html

STAN, sekolahnya Gayus & bnyk pejabat beacukai, pajak.
http://www.ziddu.com/download/13539041/436_LK_STAN_2009.pdf.html

Kementrian Sosial
http://www.ziddu.com/download/13539042/020_LK_Kemensos_2009.pdf.html

Komisi Pemilihan Umum @anasurbaningrum
http://www.ziddu.com/download/13539043/051_LK_KPU_2009.pdf.html

Meneg BUMN
http://www.ziddu.com/download/13539044/028_LK_Kemen_BUMN_2009.pdf.html

Badan Narkotika Nasional
http://www.ziddu.com/download/13539046/046_LK_BNN_2009.pdf.html

Kementrian Keuangan (ada renovasi rumah dinas menkeu).
http://www.ziddu.com/download/13539045/011_LK_Kemenkeu_2009.pdf.html

Monggo loh diunduh, jangan sungkan2 or gengsi stlh nyinyir2an. Hi hi hi *tweettanpamention*. No hard feeling loh. Ini utk kebaikan publik

Anggaran DPR
http://www.ziddu.com/download/13539663/003_LK_DPR_2009.pdf.html

Oke lanjut nih. KBRI Singapore
http://www.ziddu.com/download/13539666/448_BelanjaPNBP_KBRI_Singapura.pdf.html

Konsul Frankfurt, Germany. Deket markas besar PKS ya?
http://www.ziddu.com/download/13539664/447_BelanjaPNBP_KJRI_frankfurt.pdf.html

KBRI Rabat, Maroko.
http://www.ziddu.com/download/13539660/449_BelanjaPNBP_KBRI_Rabat.pdf.html

Menristek.
http://www.ziddu.com/download/13539661/029_LK_Kemenristek_2009.pdf.html

Kementrian Kesehatan @sfsupari
http://www.ziddu.com/download/13539669/017_LK_Kemenkes_2009.pdf.html

Kementrian Perdagangan
http://www.ziddu.com/download/13539667/065_LK_Kemendag_2009.pdf.html

Piutang Pajak @wahyu_T
http://www.ziddu.com/download/13539668/439_Piutang_Pajak.pdf.html

PLN Pembangkit Jawa Bali
http://www.ziddu.com/download/13539665/440_Pembangkit_Jawa_Bali.pdf.html

Subsidi listrik PLN (layak naikah tarifnya?)
http://www.ziddu.com/download/13539662/507_Subsidi_Listrik_PLN_2009.pdf.html

Indah ya hidup tnp rahasia. Knp sih pengunaan duit publik msh dirahasiakan? Mau dimaling? Mari kt gugat petinggi negara utk lebih transparan

Knp sih BPK gak mau upload hasil auditnya di website spt dulu? Apkh Hadi Purnomo & Taufiqurahman Ruki mau jdkan audit utk alat politik?

Oke udh selesei di upload nih. Pemda DKI
http://www.ziddu.com/download/13541083/184_LKPD_DKI_Jakarta_2009.pdf.html

Pemda Papua
http://www.ziddu.com/download/13541076/419_LKPD_Prov_Papua_2009.pdf.html

Komisi Yudisial
http://www.ziddu.com/download/13541079/070_LK_KY_2009.pdf.html

Komisi Pemberantasan Korupsi @chandra_hamzah
http://www.ziddu.com/download/13541081/068_LK_KPK_2009.pdf.html

Badan Penanganan Lumpur Lapindo (Duit pajak kt dipake utk nalangin Bakrie)
http://www.ziddu.com/download/13541082/073_LK_BPLS_2009.pdf.html

Kodam Jaya Jakarta
http://www.ziddu.com/download/13541080/450_Pelaks_anggkeg_Kodam_Jaya.pdf.html

Kodam Brawijaya
http://www.ziddu.com/download/13541078/454_Pelaks_anggkeg_Kodam_V_Brawijaya.pdf.html

Kodam Sriwijaya
http://www.ziddu.com/download/13541077/453_Pelaks_anggkeg_Kodam_II_Sriwijaya.pdf.html

Kostrad
http://www.ziddu.com/download/13541075/452_Pelaks_anggkeg_Kostrad.pdf.html

Markas Besar Angkatan Darat
http://www.ziddu.com/download/13541074/451_Pelaks_anggkeg_Mabesad.pdf.html

o ini data2 BPK ini sdh cukup ya utk malam ini. Bsk kt lanjut lg dgn audit yg lain. Kira2 tweeps msh mau audit ttg apalagi nih?

Kamis, Januari 13, 2011

Diskusi di milis FPK: harga BBM

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 13/01/2011 17:55]
[Opini ini direvisi pada: ]

Hemat BBM harus/ayo aja..
Tapi sampaikan dengan jujur & sejahterakan rakyat lebih HARUS!!
RudyantoN gak nyimak emailnya pak Haniwar nih.. :-p


"..
http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3718-proyeksi-indonesia-crude-oil-icp-tahun-2011.html

"Harga minyak mentah Indonesia terdiri dari 49 jenis, dimana hanya beberapa yang
diperdagangkan di luar negeri. Oleh karena itu dalam menentukan ICP digunakan formula
yang mengacu pada publikasi harga minyak mentah Indonesia di perdagangan internasional
antara lain RIM dan Platts", ujar Dirjen Migas Evita H.Legowo dalam Raker dengan Komisi VII
DPR RI Kamis (2/9) lalu.
.."

Kebanyakan rakyat RI hanya berpenghasilan lokal (bahkan di bawah UMR)
tapi urusan harga BBM dipaksa ikuti standar internasional.
Harusnya istilah 'BBM Bersubsidi' diganti dengan 'BBM harga lokal/DN' dan BBM non subsidi
diganti dengan 'BBM harga ICP/Nymex' atau standar lain..

Anggaplah:
ICP = Harga ICP
TC = Total konsumsi BBM RI
HL = Harga lokal
TL = Total lifting BBM RI
N = Selisih TC - TL

Sebagai rakyat awam, anggaplah kita 'nombok' sebesar 300-400rb bbl/hari, acuan
kekurangan/subsidi per hari bukanlah selisih (delta) dari (ICP * TC) - (HL * TL).
Karena kalau begitu berarti rakyat bahkan membayar BBM dari bumi RI dengan
harga internasional. Ini gila.. Ini pemerasan.. :-(

Hitungan (delta) di atas lebih tepat disebut dengan 'profit loss' atau sekedar potensi
'keuntungan yang hilang.'.. BUKAN SUBSIDI..
Karena tidaklah mungkin semua TL dijual ke LN & rakyat sama sekali tidak boleh
mengkonsumsi BBM..

Berikut saya kutipkan diskusi dari milis lain:

"..
Masalahnya adalah 90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan AS seperti Chevron,
Exxon, Conoco, dsb. Mereka ini menjual minyak yang mereka dapat ke Pertamina seharga
Pasar Nymex yaitu sekitar Rp 4700. Akibatnya Pertamina menanggung rugi.
.."

Kalau benar, kutipan ini sejalan dengan apa yang saya tulis di atas bahwa rakyat RI
dipaksa membayar semua BBM termasuk yg dari bumi RI dengan harga internasional.

Belum lagi kalau yang Pak Ugebasar sampaikan bahwa BBM RI dengan kualitas yang
lebih baik tapi diekspor (hasilkan devisa yang lebih besar);sebagai gantinya Pertamina
impor BBM dengan kualitas yg lebih rendah (harga lebih murah). Logika/harusnya beban
negara yang disebut" SUBSIDI dapat jauh lebih kecil lagi.. dibanding dengan selisih/delta
di atas.

Soal hitung"an harga BBM dan selisih di atas silahkan para pakar saling lengkapi data
dengan jujur dan terbuka. Jangan seperti DirJen Migas dan pejabat" lain. yang cuma
bilang sudah ada patokannya doank..

STOP PENYESATAN DAN PEMBODOHAN !!!

--
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com/
fb/twitter/skype: irwank2k2

"..
Sebetulnya kalau Ladang Migas di Indonesia 100% dikelola Pertamina, Pertamina akan
tetap untung jika Premium dijual Rp 4500/liter. Karena biaya lifting hingga di SPBU itu
paling cuma Rp 1.500 liter.

Bahkan dengan 20% minyak mentah impor pun Premium tetap untung di harga Rp 2500/liter.

Masalahnya adalah 90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan AS seperti Chevron,
Exxon, Conoco, dsb. Mereka ini menjual minyak yang mereka dapat ke Pertamina seharga
Pasar Nymex yaitu sekitar Rp 4700. Akibatnya Pertamina menanggung rugi.

Coba jika Pertamina mengelola ladang minyak mereka, maka dengan biaya perolehan
Rp 1500/liter, Pertamina masih untung Rp 3000/liter jika menjual premium di harga
Rp 4500/liter.

Cuma memang kita butuh pejabat yang cerdas, berani, dan mandiri agar bisa seperti itu.
Bukan yang bermental boneka asing.
.."


Pada 3 Januari 2011 14.08, <ugebasar@yahoo.com> menulis:
Keburukan dijajah perusahaan adalah menganggap penduduknya bodoh, Contohnya, kita jual sweet crude oil yang harganya sangat mahal, intuk konsumsi penduduk kita beli minyak dari Arab yang sangat murah, dengan pemikiran akan dapat untung. Terus kita beli bensin dari singapur terus dujual ke penduduk ditambah biaya dll. Tapi kalau harga jual akhir ke penduduk lebih murah dibilang sunsidi, seakan-akan pemerintah jadi sinterklas dan penduduk harus berterima kasih kepada pemerintah seakan-akan berterimakasih kepada juragan...lieur..lieur..
Powered by Telkomsel BlackBerryĹ˝

-----Original Message-----
From: "Fakih, Ridwan" <rfakih@kockw.com>
Date: Mon, 3 Jan 2011 08:12:42
To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com<Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com>

Subject: RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] harga BBM

Makanya Pemerintah selalu ada Istilah "SUBSIDI"......yang tak pernah Jelas juntrungannya.
Sebagai Contoh : Dulu kita memproduksi Minyak Mentah 1.7 Juta B/D dikonsumsi 0.8 Juta B/D.
Kita punya surplus lebih dari 50%...kok ada Istilah subsidi......

Saya Yakin produksi kita sekarang yang 0.9 Juta B/D dengan tingkat Konsumsi 1.2 JUta B/D.
Kalu perhitungan transparent mungkin Subsidi nggak ada......atau tidak sebesar yang ditulis dalam APBN.
( Kalau Pemerintah tak meniru Cara-Cara gaya Pedagang.......semacam VOC).

------------------------------------


Pada 3 Januari 2011 10.36, rudyanto_nebeng <no_reply@yahoogroups.com> menulis:

Rekan-Rekan FPK,

Wajar saja kalau Pertamax lebih mahal dari Ron 95 Malaysia karena Pertamax tidak disubsidi sedangkan Ron 95 Malaysia disubsidi. Murahnya karena ada subsidi :)

Berita lengkapnya di :
http://www.mstar.com.my/berita/cerita.asp?file=/2010/12/3/mstar_berita/20101203172722&sec=mstar_berita

Tapi ada istilah yang saya tidak paham:
"program membanteras jenayah"

Ada yang tahu apa artinya?

Best Regards,
Rudyanto
Mari Hemat BBM, Ayo Nebeng!


--- In mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com, ugebasar@... wrote:
>
> Dulu Indonesia dijajah VOC ratusan tahun, yang kerja sebagai pegawainya kan orang Indonesia juga, budayanya sudah mengakar, yang namanya perusahaan, kalau rugi teriak-teriak, kalau untung diam-diam. Penduduk dianggap objek, maka istilahnya pemerintah, yang memberi perintah (boss) harusnya government atau yang memberi pelayanan.
> Powered by Telkomsel BlackBerry®

>
> -----Original Message-----
> From: Haniwar Syarif <haniwarsyarif@...>

> Date: Mon, 03 Jan 2011 08:27:32
> To: <mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com>
> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] harga BBM
>
> kita sudah tahu Di Malyasia harga RON 95 setara Pertamax
> plus (oktan 95 ) harganya Rp.5.550 ( harga nya RM 1.90 dgn kurs
> RM 2,.900)_
>
> dan per 1 januari 2011 di Indonesia harganya sbb
>
> ....
> Sejak 1 Januari, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar
> minyak non-subsidi ratarata Rp 450 per liter. Harga Pertamax, yang
> sebelumnya Rp 7.050, menjadi Rp 7.500 per liter. Harga Pertamax Plus
> naik dari Rp 7.450 menjadi Rp 7.900 per liter.
>
> ......'
>
>
> Beda Rp.2.400 lho , padahal malysia hanya klaim subsidi Rp.900 ,
> shgROM 95 itu HPP nya Rp.4.600
>
> tapi pemerintah diam aja tuh disodori data Malaysia
>
> mbok ya jelaskan dimana salahnya berita ini ??
>
>
> HS

Rabu, Januari 12, 2011

Surat Sukanto Tanoto Kepada Presiden SBY - SBY Minta Kasus Asian Agri Diselesaikan dengan Baik

Surat Sukanto Tanoto Kepada Presiden SBY - SBY Minta Kasus Asian Agri Diselesaikan dengan Baik

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 12/01/2011 22:25]
[Opini ini direvisi pada: ]

Jadi, kalau mau beres, kirim suratlah minta perlindungan Presiden..
Kalau perlu lewat jalur pertemanan.. :-p
Tentu saja anda harus orang kaya (culas gak peduli - yg penting kaya)..
kalau orang miskin, ya tahu diri lah.. :-(

------------

http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/09/19/surat-sukanto-tanoto-kepada-presiden-sby/

Surat Sukanto Tanoto Kepada Presiden SBY
Oleh Robert Manurung

Sukanto Tanoto adalah orang terkaya Indonesia tahun 2006 versi majalah Forbes. Taipan ini bertanggung jawab atas kehancuran hutan dan pencemaran lingkungan hidup di Tapanuli, Riau dan Sulawesi. Disinyalir, sudah beberapa tahun dia ngumpet di Singapura, namun masih bisa mengendalikan secara efektif puluhan perusahaan raksasa di Indonesia–yang umumnya bermasalah dengan hukum.

Oleh : Robert Manurung

SIAPA saja boleh mengirimkan surat ke Presiden. Itu soal biasa. Tapi, kalau yang berkirim surat adalah pengusaha yang bermasalah dengan hukum, dan apalagi jika surat tersebut masuk lewat jalur pertemanan; maka Presiden bisa dituduh “main mata” dengan pelanggar hukum. Itu sebuah skandal.

Di negara-negara maju, skandal semacam itu biasanya dihindari oleh pejabat presiden. Itu sangat sensitif dan bisa dijadikan senjata oleh lawan-lawan politiknya, dan oleh media massa, untuk menuduh presiden merongrong usaha-usaha penegakan hukum.

Kalaupun presiden sampai nekad menerima pendekatan dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum; mungkin dengan pertimbangan strategis demi kepentingan yang lebih besar, atau sekadar politik balas budi; maka akan diatur secermat mungkin agar tidak bocor ke publik, dan tidak meninggalkan jejak atau bukti-bukti. Itu dianggap seni di dunia politik.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, memang belum ada konvensi umum mengenai masalah semacam itu. Aku menggunakan istilah “konvensi” sebab titik berat perhatian kita bukan pada aturan tertulis, tetapi lebih ke soal etika, kepatutan, atau bagaimana perasaan masyarakat mengenai hal-hal yang patut ataupun tidak patut dilakukan oleh Presiden.

* * *

SEKARANG, mari kita lihat kasus terbaru yang sedang hangat dibicarakan, yaitu terungkapnya surat Sukanto Tanoto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di luar pengetahuan publik, dan tidak tercatat dalam administrasi surat-menyurat di Istana Negara, diam-diam Presiden SBY telah menerima surat dari pemilik Asian Agri Group tersebut.

Dalam surat tertanggal 7 Januari 2008 itu, Sukanto meminta perlindungan Presiden dalam penyelesaian kasus dugaan manipulasi pajak senilai 1,3 triliun.

Salinan surat tersebut dipublikasikan Koran Tempo edisi kemarin (18/9), disertai hasil cross-check kepada berbagai pihak. Kesimpulannya, surat itu sampai ke tangan Presiden bukan melalui jalur resmi, melainkan jalur informal atau “pertemanan”.

“Tidak ada surat itu lewat sekretaris kabinet. Saya tidak berwenang menjawab itu,”ujar Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada Koran Tempo di Purwokerto. “Saya tidak tahu soal itu, sungguh,”kata Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng di tempat terpisah. Mensesneg Hatta Rajasa pun mengaku tidak tahu.

Lantas, lewat tangan siapa surat itu sampai ke tangan Presiden ? Bisa lewat siapa saja. Soalnya, jaringan kepentingan yang terbentuk di sekitar Presiden sangat beragam, luas, dan besar. Di sisi lain, kekuatan ekonomi, pengaruh, dan jaringan yang dimiliki Sukanto Tanoto sangatlah besar.

Kurirnya bisa saja diplomat asing, tokoh agama, wartawan, pengelola panti asuhan, ibu-ibu dharma wanita, atau aktivis LSM yang dianggap vokal. Orang Batak bilang : Hepeng do namangatur negara on ‘Duit yang mengatur negara ini’…

Sukanto Tanoto adalah orang terkaya Indonesia tahun 2006 versi majalah Forbes. Taipan ini bertanggung jawab atas kehancuran hutan dan pencemaran lingkungan hidup di Tapanuli, Riau dan Sulawesi. Disinyalir, sudah beberapa tahun dia ngumpet di Singapura, namun masih bisa mengendalikan secara efektif puluhan perusahaan raksasa di Indonesia–yang umumnya bermasalah dengan hukum.

* * *

ADA satu aspek yang sangat menarik, namun, kemungkinan besar bakal terlewatkan oleh media massa dan masyarakat umum. Secara bercanda bisalah kita katakan, ini merupakan kesempatan untuk memamerkan keunggulan blog, yaitu kesanggupan menyoroti hal-hal yang tidak bersifat hardcore—unsur-unsur yang subtil atau renik dari peristiwa penting; lantaran tidak terbatasnya halaman dan tidak terikat dengan tenggat atau deadline; dan, karena publikasi blog bersifat personal. .

Yang akan kita bedah adalah sifat surat Sukanto Tanoto kepada Presiden SBY; yang selain informal, juga bernuansa akrab–yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang telah sering bertemu dan saling mengenal dengan baik.

Selain itu tersirat pula dalam surat bergaya pribadi itu, dignity atau self confident yang besar pada diri Sukanto bahwa dirinya adalah seorang taipan, orang besar, anggota kasta tertinggi dalam hirarki masyarakat Indonesia yang kapitalistik; dan seorang tokoh yang telah melembaga dan tidak lebih rendah dibanding Presiden.

Tidak sebagaimana lazimnya, letterhead surat tersebut bukan nama perusahaan atau logo Asian Agri Group, melainkan nama Sekanto Tanoto–semuanya huruf kapital. Ini adalah manner surat pribadi ala Anglo-saxon yang ditiru oleh masyarakat kelas atas di Indonesia, dan dipakai dalam surat-menyurat dengan sesama mereka.

Pencantuman nama sebagai letterhead merupakan ekspresi kebangsawanan dan sekaligus untuk memberikan sentuhan pribadi pada penyampain pesan yang sebenarnya formal. Tapi, kalau kita perhatikan dengan cermat, ada hal yang tidak konsisten mengikuti manner ini, yaitu cara menyapa orang yang menjadi tujuan surat tersebut. Tertulis di situ,”Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia”. Tidak disebutkan nama SBY. Lazimnya nama disebut lebih dulu, disusul jabatan.

Mengenai isinya, Sukanto Tanoto tidak merasa perlu menjelaskan posisinya di dalam Asian Agri Group; dan rincian masalah sedang yang dihadapi grup tersebut. Artinya, Presiden selaku penerima surat itu dianggap sudah harus tahu bahwa Sukanto Tanoto adalah pemilik grup perusahaan yang didakwa menggelapkan pajak senilai 1,3 triliun itu. Hebatnya lagi, dalam surat itu dia hanya satu kali menyebutkan Asian Agri Group, dan selanjutnya cukup dia sebut “perusahaan-perusahaan”.

Perhatikan pula salah satu kalimat dalam surat tersebut yang aku kutipkan berikut ini,”Oleh karena itu ijinkanlah kiranya kami mohon sudi kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan agar dapat membicarakan dan menyelesaikan permasalahan secara kondusif dengan Bapak Dirjen Pajak…”

Sukanto langsung menyebutkan Bapak Dirjen Pajak, untuk menunjukkan bahwa di situlah macetnya urusan Asian Agri Group—yaitu pada pejabat Dirjen Pajak yang tidak kooperatif. Lagi-lagi, dia tidak merasa perlu menyebutkan nama si Dirjen, karena toh Presiden sudah harus tahu, dan lantaran oknum Dirjen dianggap impersonal dan cuma sebuah fungsi atau tool yang diminta supaya disetel oleh Presiden !

* * *

URAIAN panjang ini sebenarnya cuma ingin menyampaikan opini sederhana seorang warga negara Indonesia, seorang blogger yang prihatin : seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak surat Sukanto Tanoto yang disampaikan melalui jalur informal atau pertemanan.

Itu akan melemahkan program pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan oleh KPK. Dan, bakal muncul cibiran bahwa citra angker KPK hanya berfungsi menakut-nakuti, untuk mendorong pengusaha-pengusaha bermasalah mohon perlindungan kepada Presiden—lewat pintu belakang Istana Negara.

Merdeka!



http://us.detikfinance.com/read/2008/03/08/155607/905362/4/sby-minta-kasus-asian-agri-diselesaikan-dengan-baik


Sabtu, 08/03/2008 15:56 WIB

SBY Minta Kasus Asian Agri Diselesaikan dengan Baik

Suhendra - detikFinance

Jakarta - Kasus penggelapan pajak Asian Agri yang mencapai Rp 1,3 triliun menyita perhatian Presiden SBY. Dirjen Pajak pun diperintahkan untuk menyelesaikannya dengan baik.

Permintaan itu disampaikan Presiden SBY usai bertemu dengan jajaran Ditjen Pajak dan mengisi SPT di kantor Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (8/3/2008).

"Ditjen Pajak telah melaporkan kepada saya dan saya menginstruksikan agar diselesaikan dengan baik, lebih cepat lebih baik, ini untuk kepentingan kita semua. Jadi tadi memang disamping usaha-usaha yang lagi booming seperti CPO dan batubara, juga Asian Agri yang dilaporkan cukup jelas paparannya tadi. Saya minta Menkeu dan Ditjen selesaikan sebaik-baiknya supaya transparan, fair dan akuntabel," ujarnya.

Presiden mengharapkan agar penyelesaian masalah penggelapan pajak Asian Agri itu bisa transparan, fair dan akuntabel sehingga masyarakat tahu siapa saja yang benar-benar membayar pajak dan patuh sebagaimana mestinya.

Sementara Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan, penyelesaian pajak Asian Agri itu bukan hanya dilihat dari kekurangan nilainya. Tapi harus dilihat dari bukti dokumen-dokumennya.

"Tadi saya diingatkan oleh presiden untuk sektor-sektor yang sedang booming harus diperhatikan dengan baik," ujar Darmin.

Presiden SBY juga mendesak Dirjen Pajak untuk lebih tajam lagi dalam mengawasi pajak sektor-sektor yang sedang booming, seperti CPO, batubara, pulp

.

Dengan pengawasan ketat, diharapkan pendapatan negara dari sektor tersebut bisa dikontribusikan lebih besar lagiuntuk negara untuk membantu negara yang sedang mengalami kesusahan.

"Untuk itu bagi saudara kita yang mengalami keuntungan lebih besar seperti sektor CPO dan batubara untuk membantu lebih banyak karena tujuan kita adalah mendapatkan pendapatan yang besar dan berkontribusi lebih besar lagi untuk membantu yang lemah," ujar Presiden. (qom/qom)