[Opini ini pertama kali ditulis pada: 8 Oktober 2009]
[Opini ini direvisi pada: ]
Dari salah satu milis internal.
-------
Quote:
"..
Informasi yang didapat pak Menteri menyebutkan bahwa Pemerintah AS,
khususnya Pentagon, menginginkan Pemerintahan SBY kelak mendukung
upaya AS dan negara sekutunya untuk melakukan internasionalisi
selat Malaka dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan.
.."
Ada tanggapan? Salah satu informasi yang saya dapat dari seseorang
yang bekerja di salah satu tempat 'lalu lintas data' juga menyebutkan
demikian.. Selat Malaka ingin dikuasai amrik.. tepatnya, mereka
ingin membangun pangmil di P. Sabang.. dan P. Sabang akan dikosongkan..
dengan kompensasi bagi RI peralatan militer..
Entah seberapa besar tingkat kebenarannya.. tapi ini sejalan dengan
tulisan di bawah..
CMIIW..
--
Wassalam,
Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com
---------- Pesan terusan ----------
Dari:
Tanggal: 1 Juni 2009 09:55
Subjek: Daftar tuntutan AS jika SBY terpilih
Seorang mantan Menteri di era Pemerintahan pasca Soeharto, mengaku
memperoleh banyak masukan dari beberapa orang yang selama ini menjadi
anggota Tim Sukses SBY. Informasi itu menyangkut issue seputar
keterlibatan Amerika Serikat dibelakang kenaikan SBY sebagai Presiden
RI. Ternyata keterlibatan semacam AIPAC, Pentagon, NSC, China
perantauan, dan para Lobbyist Indonesia di Kongres negara adidayaa itu
tidak bohong 100 persen. Keterlibatan mereka memang ada, meski
ditutup-tutupi oleh kedua belah pihak.
Menurut
mantan menteri yang hobbinya mancing itu, beberapa "tuntutan" negara
adidaya itu memang masuk akal bagi kepentingan kapitalis globalnya.
Dulu ketika dia masih menjabat di pemerintahan, daftar "keinginan"
negara adidaya itu juga pernah disodorkan Presiden kepadanya yang
menerima "pesan" itu melalui Dubes AS di Jakarta. Tapi kondisi dalam
negeri yang saat itu sedang "chaos" akibat angin Reformasi yang
berhembus kencang, sehingga beberapa bagian tuntutan itu tak semuanya
bisa "dibayarkan" hingga dia keluar dari kabinet karena berubahnya
pemerintahan saat itu.
Menurut mantan menteri ini, mungkin
saja AS masih menagih atas daftar tuntutannya yang belum kesampaian di
negeri ini. "Nah, secara kebetulan pak SBY yang mau menerima "syarat"
itu", katanya enteng. Apa saja sebenarnya yang diinginkan pihak Amerika
untuk negeri kita saat ini?
Di bidang Ekonomi
Mantan
Menteri itu mengatakan tuntutan negeri Paman Sam itu masih berkisar
pada izin konsesi untuk tambang minyak dan gas bumi serta mineral
lainnya. Misalnya saja izin konsesi untuk tambang tembaga dan emas di
pulau Irian yang dikerjakan oleh PT Free Port. Mereka minta konsesi 100
thn untuk explorasi dan produksi, serta tambahan cakupan wilayah
konsesi hingga mencapai 10 persen wilayah pulau kaya mineral itu.
Sementara
untuk minyak dan gas bumi, mereka minta jaminan yang sama untuk PT
Caltex Indonesia di Riau, PT Exxon untuk Aceh serta perluasan konsesi
tambang migas untuk perusahaan UNOCAL di Kalimantan dan lepas
pantainya. Dan diizinkan pula perusahaan AS ini membuka konsesi baru di
wilayah kepala burung pulau Irian yang kaya itu.
Sementara
untuk explorasi tambang gas terbesar di dunia, yaitu kepulauan Natuna,
buah hasil kunjungan Presiden Clinton ke Jakarta beberapa tahun lalu,
mereka juga prinsipnya meminta jaminan hukum dan kepastian yang membuat
investasi mereka kelak di wilayah itu aman dari berbagai tuntutan
rakyat Indonesia.
Untuk sektor diluar pertambangan, kepentingan
ekonomi AS yang diangap penting di negeri ini adalah operasi Lembaga
Keuangan dan Perbankan Internasionalnya. Kata pak mantan menteri itu,
mereka meminta Bank Indonesia dan Depkeu mengizinkian pembukaan
cabang-cabang yang lebih luas untuk operasi perbankan dan lembaga
keuangan asing, termasuk pasar uang dan pasar modal, di semua ibukota
propinsi dan kota-kota metropolis lainnya di Indonesia. Selama ini
memang operasi bank-bank asing semacam Citibank, terbatas di Jakarta
dan kota besar di Jawa saja seperti Bandung dan Surabaya.
Sementara
itu mereka juga meminta SBY kelak lebih mempererat kerjasama ekonomi
dengan teman lama yaitu IMF, WB dan forum APEC. Juga menyangkut
kebijakan Pemerintah Indonesia ke depan yang menjamin terjadinya proses
Liberasi Ekonomi yang lebih agresif dan sehat. Termasuk melanjutkan
privatisasi BUMN seperti zaman pemerintahan Megawati. Dan diizinkannya
pihak asing menguasai asset BUMN hingga 100 persen dalam 5-10 tahun ke
depan. Pesanan yang terakhir ini, kata pak mantan menteri itu, lebih
merupakan "pesanan" para China Hoakiao yang berjasa memberikan
pendanaan kepada partai Demokrat. Mereka ini di koordinasi oleh BUMN
Singapore yang selama ini rajin memborong asset-asset Pemerintah RI
yang dilego Megawati melalui kementrian BUMN.
Bahkan atas
titipan Singapore tampaknya, pihak AS minta agar diizinkannya 'menyewa'
dan 'mengexplorasi' beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni ke
pihak asing dengan perlindungan hukum yang jelas. Juga ada tuntutan
untuk diberikannya jaminan kebebasan oleh otoritas moneter Indonesia
dalam proses transfer dana hasil keuntungan jaringan bisnis
Internasional yang beroperasi disini tanpa ada lagi pembatasan jumlah
dana yang keluar Indonesia. Dan untuk menjamin terlaksananya kebijakan
ini, tak tanggung-tanggung mereka menitipkan sejumlah nama calon
Menteri Ekonomi yang akan paham betul bagaimana kepentingan AS disini
antara lain: Sri Mulyani, Marie Pangestu,Iwan Jaya Aziz, Dorojatun K
Jakti, Baihaki Hakim, dan ECW Neloe.
Di bidang Militer dan Keamanan Regional
Informasi
yang didapat pak Menteri menyebutkan bahwa Pemerintah AS, khususnya
Pentagon, menginginkan Pemerintahan SBY kelak mendukung upaya AS dan
negara sekutunya untuk melakukan internasionalisi selat Malaka dalam
jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Sementara untuk dalam negeri, pihak AS
tampaknya ingin sekali melihat reformasi juga terjadi secara prinsipiil
dalam organisasi TNI. Mereka meminta Pemerintahan SBY mempelopori upaya
penghapusan fungsi territorial TNI dalam kurun waktu 5 tahun
pemerintahannya. Juga mereka mendesak agar kekuatan TNI-Laut yaitu
armada timur dan barat dilebur dan dihapuskan menjadi komando utama
saja yang berpusat di Jakarta.
Bagaimana dengan persenjataan TNI
yang selama ini diboikot AS? Mereka meminta kepada Pemerintahan SBY
kelak agar usaha modernisasi persenjataan TNI tetap mengacu pada sistem
persenjataan negara adidaya itu. Mereka meminta pembelian senjata ex-AS
dilakukan tidak langsung dan cukup senjata bekas pakai dari negara
ketiga yaitu: Korsel, Taiwan dan Israel. Sementara itu mereka juga
meminta Pemerintah SBY membentuk badan baru di bidang intelejen
kepolisian (semacam FBI) dengan berintikan anggota Detasemen 88 yang
sebelumnya telah dididik FBI untuk penanggulangan terrosime global.
Di bidang Politik dan Diplomasi
Mereka
meminta agar Pelembagaan KPU dilakukan secara tetap untuk masa jabatan
5 tahun yad, melalui mekanisme hukum yang tegas dan lebih kuat sehingga
tak mudah di intervensi dan digoyang DPR. Sementara di bidang otonomi
daerah, mereka juga mengusulkan revisi UU Otonomi Daerah yang menjamin
tiap Propinsi di Indonesia bisa lebih luwes dalam berhubungan secara
langsung dgn pihak luar negeri, terutama dalam arus modal, tanpa
menunggu Jakarta. Mereka juga berkeinginan melalu revisi UU Otoda itu,
kelak propinsi-propinsi diIndonesia bisa mandiri sehingga suatu saat
nanti akan mengarahkan NKRI menjadi negara Federal. Di bidang
kepartaian, mereka meminta SBY agar bisa memikirkan sistem Multi Partai
yang ada sekarang ini mulai dibatasi sehingga tersisa sekitar 2-3
parpol saja di masa depan seperti di AS.
Dalam diplomasi
Internasional, pihak AS minta bantuan Pemerintahan SBY sebagai negara
berpenduduk muslim terbesar di dunia ikut aktif membantu kebijakan AS
di Timur Tengah. Indonesia diminta untuk mendekati negeri-negeri Arab
garis keras untuk bersikap moderat dan membantu Israel untuk merumuskan
formula perdamainnya sendiri di Palestina. Indonesia diharapkan AS
berperan aktif pula dalam kampanye melawan terrorisme internasional
yang menjadikan Islam sebagai tameng.
Islam Fundamentalis dan Dunia Kampus
Sementara
itu untuk mencegah munculnya Islam Fundamentalisme dalam pendidikan di
ponpes-ponpes di seluruh Indonesia, mereka mendesak Pemerintahan SBY
kelak memiliki kewenangan mengatur ponpes-ponpes itu seperti Departemen
Pendidikan mengatur sekolah-sekolah swasta. Pengaturan dan intervensi
Pemrintah itu meliputi sistem pembelajarannya dan terutama kurikulum.
Dan untuk mengimbangi perkembangan paham fundamentalisme di Indonesia,
mereka mendesak agar Pemerintahan SBY kelak mendorong
tumbuh-berkembangnya kajian-kajian Keislaman Moderat semacam Lembaga
Kajian yang ada di negara-negara maju saat ini. Mungkin yang mereka
maksud adalah semacam Jaringan Islam Liberal (JIL) yang sudah mereka
danai selama ini.
Bagaimana dengan dinamika kampus-kampus di
Indonesia yang selama ini menjadi sumber perubahan di Republik ini?
Ternyata Pemerintah AS berencana akan meyekolahkan ratusan pemuda
Indonesia kembali setiap tahunnya seperti di masa lalu, dengan program
bea siswa yang didanai oleh Deplu AS dan Lembaga Donasi lainnya di AS.
Maksud program itu intinya agar mereka memiliki persepsi yang pas
tentang Amerika Modern dewasa ini. Pihak AS juga sudah akan membuka
pusat-pusat layanan Informasi di berbagai kampus di seluruh Indonesia
(sebuah sudah di bangun AS di Univ. Muhammadiyah Malang tahun ini),
menyangkut informasi seputar kehidupan bangsa Amerika. Hal sama akan
mereka lakukan melalui badan penyiaran Internasional AS yaitu "Voice of
America (VoA)" yang akan merintis lebih banyak lagi unit-unit siaran
mereka di Indonesia dalam bentuk kerjasama dalam materi pemberitaan dan
siaran untuk radio maupun televisi di sluruh Indonesia.
sumber : http://wildanhasan.blogspot.com
