[Opini ini pertama kali ditulis di blog pada: 27 April 2012 13:52]
[Opini ini direvisi pada: ]

Di bawah ini diskusi di milis Nasional List seputar (DugaanKorupsi) pengadaan
Pesawat Merpati #MA-60 buatan China. Prosesnya sendiri ditengarai melanggar UU
karena pembiayaannya dilakukan dengan Hutang ke Bank Ekspor&Impor China
(CEXIM Bank) dan tidak melewati persetujuan dengan DPR.

----------
Menarik melihat rangkuman berita seputar pengadaan MA-60 buatan China terkait

dengan ancaman soal pendanaan Proyek Listrik 10rb MW. 

"..

http://turindo.co.id/index.php?page=2&event=view&id=703

Kisah Pesawat MA 60 Merpati Buatan China dan Proyek Listrik 10 Ribu MW

.."

Ternyata, wakil RI untuk negosiasi dengan pihak China adalah Mari Elka Pangestu 

dan Sri Mulyani.. Dan dengan liciknya MEP tunjuk Hatta Rajasa, yang saat itu 

hanya menjelaskan posisi MEP untuk melakukan lobby..

-- 
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"

http://turindo.co.id/index.php?page=2&event=view&id=703

Kisah Pesawat MA 60 Merpati Buatan China dan Proyek Listrik 10 Ribu MW

Jakarta - Tragedi pesawat Merpati buatan China, MA 60, jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat, membuat ingatan lari ke tahun-tahun lalu. Pengadaan pesawat buatan Xian Aircraft Corporation itu sangat alot dan berbelit. Disebut-sebut pembelian pesawat ini berhubungan dengan pengadaan proyek listrik 10 ribu megawatt.

detikcom merangkai kisah pesawat itu berdasarkan berita-berita lampau:

Tahun 2007

Merpati Nusantara Airlines (MNA) akan menambah armadanya tahun ini. Merpati akan mendatangkan 2 pesawat dari China. Hal tersebut disampaikan Manager Corporate Communication Merpati Widodo Aryanto ketika dihubungi detikFinance, Jumat (24/8/2007).

"Nanti tanggal 28 Agustus baru berangkat dari China, ya mungkin sampai di Indonesia 2 hari berikutnya," ujarnya.

Pesawat China yang dibeli Merpati merupakan pesawat Xinzhou 60 (MA-60) dengan kapasitas sekitar 60 orang. Namun Merpati akan memodifikasi pesawat sehingga kapasitasnya berkurang menjadi 58 tempat duduk.

MA-60 diproduksi oleh China Aviation Industry Shaanxi di Provinsi Shaanxi. Pesawat ini dapat terbang sampai ketinggian 6.000 meter dari permukaan laut dengan jarak penerbangan mencapai 1.600 km. Merpati menargetkan untuk mendatangkan 15 pesawat MA-60. Pesawat lainnya pesawat akan dikirim dalam beberapa tahun.

Tahun 2009

Xian Aircraft Industry Company Ltd sebagai pabrikan pesawat yang mendapat pesanan 15 unit pesawat MA60 menggugat MNA karena MNA belum juga menyelesaikan masalah pembayaran pembelian pesawat. Nilai gugatan mencapai Rp 1 truliun.

Dari 15 unit pesanan, sudah 2 unit tiba ke Indonesia sementara 13 unit lainnya masih tertunda.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT MNA untuk melawan ancaman itu. MNA mengaku tidak rela dipaksa menerima kontrak pembelian pesawat dari pabrikan China. Kontrak tersebut dinilai sangat bisa membuat Merpati bangkrut.

Hal ini disampaikan Sesmenneg BUMN sekaligus Komisaris Merpati Said Didu di sela-sela rapat dengar pendapat Pertamina dengan Komisi VII di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2009).

"Merpati tidak rela dipaksa menerima deal itu dan nantinya bangkrut," katanya.

Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan baik-baik bagaimana dampaknya terhadap beban Merpati di masa depan.

"Kita minta pemerintah melihat seberapa besar beban Merpati jika mengambil kontrak segitu. Harus dilihat jumlah harga dan garansinya," katanya.

Pemerintah pun menunjuk Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk melakukan lobi.

"Pemerintah sudah menunjuk Mendag untuk bicara dengan China," kata Mensesneg Hatta Rajasa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2/2009).

Apakah Indonesia akan segera melunasi tunggakan? "Semua ini kan kesepakatan B to B (business to business), jadi kita selesaikan secara B to B pula. Ibu Mari masih membicarakannya secara bilateral," tegas Hatta lagi.

Hal senada pernah disampaikan Menneg BUMN Sofyan Djalil yang berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik.

"Kalau dituntut ya kita lawanlah. Intinya kita ingin menyelesaikan secara baik-baik. Tapi kalau kita baik tapi mereka mau nuntut, ya kita lawan," kata Sofyan pada Rabu (4/2/2009) lalu.

Ia mengatakan, saat ini Merpati sedang melakukan negosiasi mencakup soal harga, jumlah, jaminan kualitas termasuk jaminan pembelian kembali. Kementerian BUMN ingin seluruh masalah tersebut bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembelian selanjutnya.

Proyek Listrik 10 Ribu MW

Menteri ESDM saat itu, Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, pemerintah China menahan pendanaan proyek listrik 10 ribu MW tahap pertama karena masalah pembelian pesawat oleh Merpati dari pabrikan China, Xian Aircraft Industry Company Ltd.

"China menahan pencarian dana untuk 10.000 MW tahap pertama karena semula Merpati mau beli pesawat dari perusahaan China tapi ternyata dibatalkan karena harga pesawat dinilai terlalu tinggi. Makanya China menahan kucuran dana untuk pembangunan 10.000 MW pertama," katanya di sela-sela raker dengan Komisi VII di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2009).

Ketika dikonfirmasi apa benar pembatalan pembelian pesawat menjadi kendala kucuran dana dari China, Purnomo menjawab,"Mereka memang menggunakan itu untuk tahan aliran dana ke proyek 10.000 MW tahap pertama. Makanya kami ingin klarifiaksi itu dengan pemerintah China. Jangan sampai itu dilakukan, karena kami akan kesulitan dengan masalah Merpati ini."

Hal itu lalu dikonfirmasikan kepada Sesmenneg BUMN sekaligus Komisaris Merpati Said Didu di sela-sela rapat dengar pendapat Pertamina dengan Komisi VII di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2009).

Said mengaku tidak mengetahui secara jelas hubungan rencana pembelian pesawat Merpati dengan pendanaan 10.000 MW. Menurut Said, Merpati tidak mau dipaksa pemerintah menerima kontrak tersebut.

"Saya nggak tahu hubungannya dengan 10.000 MW. Intinya kita nggak rela dipaksa pemerintah terima kontrak itu, nantinya bisa bikin bangkrut," katanya.

Namun Wapres saat itu, Jusuf Kalla, mengatakan masalah pesawat MNA tak terkait dengan proyek listrik 10 ribu MW.

"Soal Merpati sebenarnya terpisah dengan PLN, karena PLN sudah berjalan negosiasinya. Dan juga Merpati juga sudah berjalan negosiasinya, karena itu sudah kontrak yang lama," katanya usai salat Jumat di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2009)

Ia mengakui, adanya krisis membuat negosiasi jadi lebih alot. Pihak China menginginkan perubahan kontrak yang membuat bunga pinjaman untuk proyek 10.000 MW naik.

"Pemerintah tetap meminta mereka bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang baik. Merpati dapat sistem transportasi dan juga dengan pembiayaan yang lebih efisien. Kemudian, kalau PLN itu tetap jalan. Itu pedoman pemerintah," katanya.

Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani saat itu bertolak ke China pada hari ini untuk melakukan negosiasi dengan China.

"Jadi tujuan kita nanti lebih kepada bagaimana kita akan merealisir berbagai kerjasama terutama yang selama ini kurang atau belum, kurang mulus, belum seusai dengan jadwal yang kita inginkan," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa malam (17/3/2009).

Konflik pembelian pesawat Merpati dari pabrikan asal China, Xian Aircraft, yang tadinya B to B akhirnya dibawa ke level antar pemerintah atau government to government (G to G). Masalah pembelian pesawat Merpati ini sempat menganggu pendanaan 10.000 MW dari China.

"Sedang dibahas dalam level G to G," kata Menko Perekonomian Sri Mulyani usai bertemu Presiden SBY di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2009) ketika ditanya perkembangan kasus Merpati.

MNA Tolak Pesawat MA 60

PT MNA memutuskan untuk membatalkan dan tidak akan membeli seluruh pesawat dari produsen pesawat asal China, Xian Aircraft. Menurut salah satu eksekutif Merpati, penolakan tersebut terkait dengan alasan teknikal dan komersial yang tidak menguntungkan bagi BUMN tersebut.

"Salah satunya dengan ditemukannya crack (kerusakan) pada bagian mesin beberapa waktu yang lalu," ujar sumber tersebut di Jakarta, Rabu (3/6/2009) malam.

Ia menambahkan, pihak manajemen Merpati sudah menyatakan keberatannya kepada tim privatisasi yang terdiri dari Kementerian Negara BUMN dan departemen terkait lainnya. Pihaknya juga tidak gentar jika pihak China melayangkan arbitrase terkait penolakan pembelian pesawat tersebut.

"Ya silakan saja arbitrase. Kami bisa arbitrase balik karena (China) kirim barang enggak bagus," ucapnya.

PT MNA bahkan menghentikan penerbangan pesawat MA60 buatan Xian Aircraft asal China setelah ditemukannya kerusakan di bagian rudder atau sayap belakang pesawat. Menurut Direktur Utama Merpati saat itu Bambang Bhakti, penghentian penerbangan pesawat asal China tersebut mulai awal pekan ini.
 
"Karena ditemukan crack di bagian rudder pesawat, kita putuskan untuk grounded dulu untuk sementara," katanya usai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2009).

Ia mengatakan, penghentian penerbangan tersebut akan dilakukan sampai ada penjelasan resmi dari Xian selaku produsen pesawat tersebut. Perusahaan negara itu sudah melayangkan surat kepada pihak China dan tinggal menunggu jawaban.
 
"Tapi kita juga punya tim sendiri yang memeriksa, jadi nanti hasil pemeriksaannya bisa seimbang," katanya.
 
Ia juga mengatakan, berhentinya jalur penerbangan tersebut membuat kinerja BUMN aviasi itu tidak maksimal. "Pasti bikin kerugian, yang seharusnya terbang kan sekarang tidak," katanya.

Nego Dilanjutkan

Sempat mandeg dan buntu, akhirnya negosiasi MNA dengan Xian Aircraft dilanjutkan.

"Menko Perekonomian minta untuk segera diselesaikan, jadi keputusannya untuk terus melanjutkan negosiasi dengan China, tidak ada opsi batal," kata Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal saat ditemui usai rakor di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jumat (31/7/2009) malam.

Jusman mengatakan, negosiasi dengan pemerintah China akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Negosiasi itu kata dia, akan mencakup soal jumlah pesanan pesawat dan harga.

"Negosiasi dilanjutkan, yang akan dilakukan oleh Mendag dengan China," ucapnya.

"Mereka minta proses pergantian spare part dari Xian, yang crack, yang terjadi pada satu pesawat. Sekarang ini sedang uji terbang lagi, semuanya yang sewa," ucapnya.

Menurutnya, penggantian dan pemasangan suku cadang yang dilakukan oleh China terhadap dua pesawat tersebut tidak dikenai biaya. "Mereka akan mengganti. Seperti ada service gratis, akan mengganti spare part," jelas Jusman.

Akhirnya, 15 pesawat MA 60 pabrikan Xian jadi didatangkan. PT MNA berencana mendatangkan sekitar 22 pesawat hingga tahun 2010 untuk menambah armada perseroan. Sebanyak 15 pesawat dengan jenis MA60 didatangkan dari Xian Aircraft, sedangkan 7 sisanya berupa ATR 72 dari Perancis.

"Kita ada pesawat ATR 72 dari Perancis dan MA 60 dituntaskan kalau disetujui RUPS," kata Direktur Utama Merpati Bambang Bhakti usai menghadiri serah terima jabatan Menteri BUMN di kantor Kementerian Negara BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis(22/10/2009).

Ia mengatakan, hingga saat ini, dengan adanya tambahan armada tersebut, maka diharapkan BUMN aviasi itu bisa melayani rute di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

"Kalau tahun depan sudah ada tambahan 22 propeller , kita akan jadi king of propeller di Indonesia," ujarnya.

Tahun 2011

PT MNA siap menanti 6 armada MA-60 baru dari Xian Aircraft, China di tahun ini. Perseroan berharap Armada baru itu bisa menghasilkan laba operasi Rp 42 miliar.

"Tahun ini akan datang lagi 6 armada dari Xian. Armada itu akan datang di bulan Maret, April, Mei. Setiap bulan datang dua," kata Direktur Utama Merpati Jhony Sardjono Tjitrokusumo kepada detikFinance, Kamis (10/2/2011).

Ia mengatakan, pesawat yang dikirim dari China ini sudah memenuhi standar dan tidak akan bermasalah seperti pesawat yang dikirim sebelumnya. Pasalnya, Jhony yang mantan pilot ini sudah mencoba sendiri pesawat tersebut.

"Saya sendiri ikut waktu mereka melakukan tes penerbangannya, dan itu tesnya pesawat propeller paling aman yang pernah saya naik," imbuhnya.

sumber: detik.com

Pada 14 Mei 2011 10:51, Hinu <hsayono@...> menulis:

 

Ketaatan pada prosedur TIDAK menjamin bahwa substansi persyaratan terpenuhi dan norma kejujuran terpenuhi. 


  

--- In nasional-list@yahoogroups.com, Sandy Dwiyono wrote:
>
> http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/05/12/6799.html
> 
> Kamis, 12 Mei 2011, 19:10:52 WIB
> 
> *Menteri BUMN
> Proses Pembelian Pesawat MA-60 Sesuai Prosedur*
> 
> *Jakarta*: Proses pembelian pesawat MA-60 buatan RRT yang digunakan Merpati
> Airlines telah berlangsung sejak tahun 2002 dalam enam tahap. Dua unit sudah
> digunakan pada 2009 lalu. Semua tahap dalam proses ini sudah melalui
> mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
> 
> Menteri BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan hal ini dalam keterangan pers di
> Kantor Presiden, Kamis (12/5) petang, usai sidang kabinet.
> 
> Enam tahap proses pembelian itu adalah, pertama, pengadaan. Kedua
> pematangan, ketiga adalah penyerahan dimana dua pesawat perdana dan
> pengunaannya telah dilakukan pada tahun 2007-2009.
> 
> "Tahap keempat adalah evaluasi harga dan perubahan kontrak pada tahun
> 2005-2006. Kelima adalah re-negosiasi yang terjadi pada tahun 2008 sampai
> 2010. Yang terakhir adalah tahap pembelian," Mustafa Abubakar menjelaskan.
> 
> Menurut Mustafa, proses dan prosedur yang telah dilalui sudah sebagaimana
> mestinya. "Semua sesuai dengan mekanisme, ketentuan, dan peundangan-undangan
> yang berlaku. Kalaupun sekarang in terdapat sinyalemen ini, sinyalemen itu,
> itu di luar kemampuan saya," kata Mustafa. (dit)

[SeriTwit] Pak @soesilobambang & @boediono, tolong dengarkan suara kami/rakyatRI !! #JujurAtauMundur

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 08 Maret 2012 16:05]
[Opini ini direvisi pada: ]

Berikut ini cuitan/curahan seorang WNI kepada akun 'official' PakSus & Boediono yg kebetulan menjabat sebagai RI-1 & RI-2; mengenai rencana kenaikan hargaBBM.

Semoga upaya lewat tulisan ini ada manfaatnya bagi masyarakat/rakyatRI.
Tugas kita hanya berusaha. Soal hasil, biarlah urusan Allah SWT.. Aamiinn..

Wassalam,

Irwan.K

=====================

Pak @soesilobambang & @boediono, sampaikan yg jujur ke rakyat. @mantriss: Tp kalau ada pjbt yg nikahkan

anaknya hingga M-an, lalu pidato atas kesulitan pemerintah. memang situasi jd sulit

Cbt 'subsidiBBM' 30T? Brp blnjBirokrasi? >700T atau 50% APBN. Kl hemat 10% sj, 70T. 20% 140T

http://id.berita.yahoo.com/sebaiknya-pemerintah-pangkas-belanja-birokrasi-193223819.html @soesilobambang

@boediono

Mslhnya Pak @soesilobambang & @boediono cm jlnkan pesanan/tekanan IMF&WB cabut subsidi; mls/takut hemat

blnjBirokrasi. http://id.berita.yahoo.com/sebaiknya-pemerintah-pangkas-belanja-birokrasi-193223819.html

Pak @soesilobambang & @boediono banyak cara ttp defisitAPBN. Memang ygTermudah bg pjbt #cabutSubsidi

#HisapDarahRakyat http://irwank.blogspot.com/2012/03/seritwit-4-langkah-terkutuk-imf-wb.html

Pak @soesilobambang & @boediono, bicaralah yg sebenarnya pd rakyat soal #CabutSubsidi. Pimpin RI dgn

#JujurAtauMundur!! http://irwank.blogspot.com/2012/03/seritwit-4-langkah-terkutuk-imf-wb.html

Pak @soesilobambang & @boediono bicaralah sebenarnya&langsung (bukan menteri) soal #CabutSubsidi pd rakyat. PimpinRI dgn #JujurAtauMundur!!

Pak @soesilobambang & @boediono dr 200an jt rakyatRI brp % yg bnr" kaya/mampu; ygMiskin & yg bukanKeduanya? #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur!!

Pak @soesilobambang & @boediono apakah anda pimpinRI utk kepentinganRakyat atau IMF/WB? Tolong jwb dgn jujur. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono kl utk Rakyat tlg cari alternatif tutupi defisitAPBN selain cbt 'subsidiBBM'. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono, berikut ini aspirasi/syarat dari kami sblm naik hargaBBM/cabut 'subsidiBBM'. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono, 1. Penghsln min 80% RakyatRI sdh/ikuti standarInt'l; bukan cm hargaBBM/brng. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono, 2. PengelolaNeg sungguh" basmi #PerampokanAPBN/D & calo/mafiaBBM sjk di lifting, costRec yg tdk dimanipulasi, s/d ekspor&imporBBM. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono, 3. Penghmtan besar"an blnj birokrasi/PNS hrs jauh <50% APBN (+-30%-40%). #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono, 4. Para pjbt jd teladan hdp sederhana selama mshBanyak rakyatMiskin; jgn pamer hdp senang/hedon saat rakyat msh susah. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

Pak @soesilobambang & @boediono, Kl PengelolaNegara sdh bnr" kerjaKeras lakukan penghmtan, basmi #PerampokanAPBN/D & percaloan di energi&pangan (ExIm) br bhs naik hargaBBM. #PimpinRI dgn #JujurAtauMundur

[TopikBBM] Perbedaan sikap #PakSus di masa KIB (I) dan KIB II

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 07 Maret 2012 17:35]
[Opini ini direvisi pada: 09 Maret 2012 14:20]

Tanpa saya sadari, dua minggu sebelum kejadian Tsunami di Aceh 2004 lalu,
saya coba menuangkan coretan seputar rencana kenaikan harga BBM di masa
100 hari awal Kabinet Indonesia Bersatu (KIB I). Tahun ini kejadian serupa
akan kembali berulang/rakyat harus menanggungnya. Hal ini mendorong saya
kembali membuat coretan dengan tambahan informasi yang mudah-mudahan lebih
komprehensif.

Masih Dengan Pola Penyebaran Isu
--------------------------------

Pada masa PengelolaNegara (saya tidak suka menggunakan kata Pemerintah)
KIB I, rakyat menelan 3x kenaikan harga BBM atau sering disebut dengan
penghematan 'subsidiBBM' untuk tutupi 'defisit anggaran/APBN' yakni dari
harga 1800 menjadi 2400 (Maret 2005), 4500 (Oktober 2005) dan 6000 rupiah
(Mei 2008) untuk Premium.

Sebagai catatan, dalam tulisan ini, kita belum membahas istilah 'subsidiBBM'
(mungkin di tulisan lain); sesuatu yang sifatnya 'debatable'. Sejauh ini
kita coba mengalah/ikuti dahulu logika/mau-nya para pengusung istilah
tersebut.

Berdasarkan info yang didapat, PakSus (Susilo Bambang Yudhoyono - SBY)
sudah melakukan > 50x (kabarnya hampir mencapai 60x) rapat membahas
rencana kenaikan hargaBBM sejak 2010 sampai 2012; namun tanpa keputusan
tegas mengenai kenaikan hargaBBM tersebut.

Kita bisa lihat dalam pemberitaan, setidaknya rencana kenaikan hargaBBM
ini sudah didorong di April 2011 (Chatib: Harga Premium Idealnya Naik
Rp1.000). Bahkan sebelumnya rakyat mendapat 'ancaman' dari PengelolaNegara
akan rencana pembatasanBBM alias pemaksaan untuk menggunakan bahan bakar
sejenis Pertamax (RON lebih tinggi dari Premium) di pertengahan Desember
2010 (Pembatasan BBM Tidak Jadi Januari 2011).

Rupanya modus penyebaran isu sebelum rencana sebenarnya dilakukan masih
saja digunakan. Akibatnya, seperti yang saya sebut soal 2x dampak (yakni
sesaat setelah isu dan setelah rencana dilakukan) masyarakat sudah terkena
imbasnya sejak awal. Beberapa harga barang sudah 'didongkrak' alias naik.
Padahal hingga batas waktu yang sebelumnya disebut-sebut, rencana-nya
batal/tidak jadi dilaksanakan.

Mengapa sampai demikian/seperti itu? Kita akan coba ulas/kupas dalam
bahasan berikut.

Memutar Kaset Kusut dan Dusta
-----------------------------

Kalau kita perhatikan, setiap kali ada (rencana) kenaikan harga BBM, pasti
akan diputarkan 'kaset kusut' yang sama. Apa saja itu? Diantaranya janji
bahwa subsidiBBM yang dihemat tadi akan digunakan untuk
"..program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dasar khususnya infrastruktur pedesaan, pertanian dll. ..".

Bagaimana realisasinya? Kita lihat kutipan dari Prof Didik J. Rachbini
di tahun 2006.

"..
Akan tetapi, kata ekonom Didik J Rachbini, persoalannya adalah, apakah
implementasi strategi dan kebijakan investasi di bidang infrastuktur yang
telah dibuat pemerintah itu akan bisa berjalan efektif di lapangan?
Didik berpendapat, regulasi dan pembenahan kelembagaan yang dibuat pemerintah
sudah cukup memadai, cukup komprehensif. Namun, itu baru sebatas konsep.
“Masih berfungsi seperti blue print saja, yang perlu tindak lanjut manajemen
pemerintahan di lapangan,” ujarnya (Kompas, 10/11).
.."

Coba kita lihat bagaimana perkembangannya di 2011-2012.

"..
“Pertumbuhan sektor transportasi di Indonesia sangat tinggi dibandingkan
dengan sektor lainnya, namun perkembangan infrastruktur tidak memadai,
sehingga banyak daerah yang tidak terjangkau,” kata Ketua Lembaga Penelitian
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI), Didik J Rachbini
di Jakarta, Selasa.

Didik mengatakan bahwa meskipun perekonomian nasional tumbuh sangat baik
jika dibandingkan dengan negara lain, namun, dari sisi infrastruktur
khususnya pertambahan jalan sangat sedikit dan pemerintah membangun jalan
rata-rata kurang dari 100 kilometer per tahun.
..
Dalam kesempatan tersebut, anggota LP3EI Kadin, Ina Primiana, mengatakan
bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total Produk
Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp1.820 triliun per tahun merupakan
biaya logistik paling tinggi di dunia.

“Biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total PDB, angka
tersebut setara dengan Rp1.820 triliun yang terbagi dalam biaya penyimpanan
sebesar Rp546 triliun, biaya transportasi Rp1.092 triliun, dan biaya
administrasi sebesar Rp182 triliun,” tuturnya.

Ina mengatakan bahwa biaya logistik di Indonesia terbilang sangat tinggi
jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sebesar 15 persen, Amerika
dan Jepang sebesar 10 persen. (Antara)
.."

Meminjam kata yang sering PakSus gunakan, adalah memprihatinkan melihat
perkembangan jalan yang rata-rata hanya <100 km/thn. Juga rasio biaya
logistik dibanding PDB yang 24% (Msia 15%, Amerika & Jepang 10%).
Pantas saja produk mis: sayur & buah lokal sulit bersaing dengan produk
impor sejenis; dikarenakan mahalnya ongkos kirim yang akibatkan harga
sayur & buah lokal lebih mahal.

Sekarang kita coba lihat realisasi rencana 10.000 MW listrik Tahap I
hingga (akhir) 2012.

"..
Pasokan listrik akan bertambah sebesar 3.500 megawatt (MW) pada semester
pertama 2012 ini. Penambahan pasokan setrum ini seiring beroperasinya
pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang baru.
..
Untuk semester kedua, Jarman menargetkan ada tambahan pasokan listrik
sebesar 3.500 MW. Sehingga total pasokan listrik pada 2012 sebesar 7.000 MW.
Dia berharap 70% proyek 10.000 MW tahap pertama sudah tuntas tahun ini.
.."

Kita bisa lihat, bahkan hingga semester I 2012 saja baru ditargetkan ada
3500 MW tambahan listrik (35% dari rencana 10.000 MW tahap I) dan 3500 MW
tambahan pada akhir tahun 2012, total 7000 MW (70%).

Berdasarkan data & fakta di atas, sangat wajar/tidak berlebihan kalau rakyat
menyimpulkan PengelolaNegara tidak sungguh-sungguh melakukan tugas mereka.
Terlebih janji untuk membangung infrastruktur sebagai kompensasi pencabutan
'subsidiBBM'.

Dengan kondisi ini bagaimana mungkin rakyat dapat percaya pada janji-janji
yang jajaran menteri KIB II di bawah PakSus lontarkan sebagai rasionalisasi
atas rencana kenaikan hargaBBM? Sudah jelas janji pengalihan 'subsidiBBM'
3x di 2005 & 2008 TIDAK DIREALISASIKAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA.

Dalam bahasa awam: PakSus dan menteri terkait di KIB I, sudah BERBOHONG!

Perbedaan KIB (I) dengan KIB ke-dua
-----------------------------------

Seperti disebutkan sebelumnya, rakyat dipaksa menanggung beban kenaikan
harga barang-barang lain (terdampak) kenaikan hargaBBMm, minimal 2x
(sesaat setelah isu disebarkan dan setelah kenaikan harga sebenarnya).
Namun yang terjadi di masa KIB II (hasil pilpres2009), rencana tersebut
dihembuskan sejak 2010 tanpa realisasi (setidaknya hingga Maret 2012).

Sejak ribut-ribut akhir 2010 soal rencana pembatasanBBM di Januari 2011,
dapat dibayangkan bagaimana produsen&distributor sudah melakukan ancang-
ancang dengan menaikkan harga barang/produk mereka (khususnya sembako)
lebih dulu merespon kabar tersebut. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung
itu semua.

Nyatanya sampai dengan 2012, rencana pembatasanBBM tidak dilaksanakan karena
infrastruktur pendukungnya sendiri tidak dipersiapkan. Bisa dibilang,
PengelolaNegara (dipimpin PakSus) menunjukkan kualitasnya sebagai:
'Nafsu besar tenaga kurang'. Banyak rencana namun minim realisasi.

Kalangan yang menolak rencana pencabutan 'subsidiBBM' banyak yang menuduh PakSus tidak berani melakukan rencana tersebut karena khawatir jabatan/posisinya sebagai Presiden RI terancam. Setidaknya hal itu di-amin-i Menko Polhukam dan Ketua Umum Partai Demokrat (Anas Urbaningrum) yang menyebut adanya upaya menggulingkan PakSus saat kenaikan hargaBBM dan mengajak kader Demokrat untuk siap perangi/hadapi upaya tersebut.

Masih ingat ucapan ybs di Rapimnas KADIN, Pebruari 2005:

"..
"I don't care about my popularity. Yang penting terus bekerja untuk
kesejahteraan rakyat," tandasnya.
.."

Muncul pertanyaan mengapa di masa KIB II, PakSus tidak 'seberani' di masa
KIB (I, 2004-2009)? Bagi yang jeli, rasanya tidak sulit untuk menjawabnya.

Tentu kita masih ingat siapa yang selalu 'pasang badan' di hadapan media
massa mengumumkan dan menjelaskan kenaikan hargaBBM di masa KIB I?
PakSus sendiri? Tentu tidak..

AFAIK, yang mengerjakan 'tugas kotor' itu adalah Wapres Jusuf Kalla (JK)..
Begitupun yang melakukan diplomasi senyap dengan Malaysia meredakan
'ketegangan' dengan Msia soal Ambalat..

PakSus hanya tampil di depan TV saat berpatroli di atas armada TNI AL..
Juga tergesa-gesa saat tampil membacakan penurunan hargaBBM 500 rupiah
yang dicicil dalam 3x 500 rupiah di 2009 (jelang pilpres); padahal saat
itu dapat dilakukan sekaligus 1500 rupiah karena hargaBBM di RI sempat
lebih mahal dari harga internasional.

Lantas, mengapa saat ini Wapres Boediono tidak mengambil peran seperti
Wapres JK mengumumkan ketegasan dan menjelaskan di hadapan media massa
soal kesiapan PengelolaNegara menaikkan hargaBBM? Tentu ybs yang dapat
menjawabnya. :D

Bagaimana sikap rakyat?
-----------------------

Tulisan ini belum membahas alasan PengelolaNegara menaikkan hargaBBM/
mencabut 'subsidiBBM'. Namun setidaknya dari paparan di atas terlihat
betapa tidak sesuainya apa yang dijanjikan sebagai kompensasi pencabutan
'subsidiBBM' dengan realisasinya; bahkan selama 7 tahun.. yang dalam
satu kesempatan, dikeluhkan PakSus dengan 'tidak naik gaji'..

Sangatlah tidak pantas PengelolaNegara kembali menyengsarakan rakyatnya
sebelum mereka memenuhi janji serupa/terdahulu. Dan sangat logis kalau rakyat
tidak percaya lagi dengan 'kaset kusut' janji kompensasi pembangunan
infrastruktur dll yang sama diucapkan setiap kali rakyat akan 'dicekik'
kenaikan hargaBBM dan barang-barang lain yang terdampak.

Jakarta, 07 Maret 2012.

(*) Penulis adalah anggota masyarakat biasa yang kebetulan memiliki
perhatian kepada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat.

[..bersambung..]

Referensi:
* Inilah Perkembangan Harga BBM Dalam Negeri Dari Tahun 1980-2008.
http://www.tambangnews.com/serba-serbi/database/276-inilah-perkembangan-harga-bbm-dalam-negeri-dari-

tahun-1980-2008.html

* Chatib: Harga Premium Idealnya Naik Rp1.000
http://bisnis.vivanews.com/news/read/213316-premium-idealnya-naik-rp1000-per-liter

* Pembatasan BBM Tidak Jadi Januari 2011
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/14/08165632/Pembatasan.BBM.Tidak.Jadi.Januari.2011

* Investor Belum Mendapat Kepastian
http://sholahudin-achmad.blogspot.com/2006_11_01_archive.html

* KADIN Pertumbuhan Transportasi Tinggi, Infrastruktur Tidak Memadai
http://www.bumn.go.id/pelindo1/galeri/kadin-pertumbuhan-transportasi-tinggi-infrastruktur-tidak-

memadai/

* Semester I 2012, ada tambahan setrum 3.500 MW
http://industri.kontan.co.id/news/semester-1-2012-ada-tambahan-setrum-3.500-mw/2012/02/08

* Presiden SBY: I don't care about my popularity
http://news.detik.com/read/2005/02/03/124706/284399/10/presiden-sby-i-don-t-care

* Rencana Kenaikan harga BBM di masa 100 hari Pemerintahan KIB.
http://irwank.blogspot.com/2011/03/coretan-soal-rencana-kenaikan-dan.html