[KomentarGrupFacebook] Hanya PNS anakKandung di negeri ini - NonPNS anak Tiri bahkan yatim/piatu

[Opini ini pertama kali ditulis pada: 11 April 2012, 13:55]
[Opini ini direvisi pada: ]

Berikut ini kumpulan komentar saya di salah satu grup di Facebook seputar topik:
Kenaikan hargaBBM secara #LPR (Langsung, Pukul Rata) dan Hanya PNS anakKandung di negeri ini - NonPNS anak Tiri bahkan yatim/piatu.

Semoga bermanfaat.

Wassalam,

Irwan.K

---

Pendukung naikBBM ala #LPR mana berani bahas Psl 28 & 33 UUD 45, Desak penghapusan percaloan/kecurangan industi BBM sejak lifting, cost recovery, ekspor minyak mentah
& impor BBM jadi, penjualan BBM untuk rakyat (sy tdk suka penipuan bbm subsidi)
ke industri?

Istilahnya Ichsanoodin Noorsy, para #AntekIMFnWB mana berani bahas substansi &
falsafah negara. Yg ada hanya LOI IMF & #4LangkahTerkutukIMFnWB harus dipatuhi
agar disebut #GoodBoy / #GoodGirl.

Atau ide-nya Drajad Wibowo, berani/mau gak mereka bahas naik cara #TLS ketimbang
#LPR yang main gampang gak peduli hajar/naik semua harga barang" lain?

Mana berani para pendukung naikBBM ala LPR bhs soal Total alokasi Belanja Birokrasi/
PNS yang hanya <5jt orang sebesar 733T atau 52% di APBN 2012?

Mrk hanya berani utak atik 'subsidiBBM' yang <180T dan akan 'dikurangi 30-40T saja,
yg dinikmati puluhan bahkan ratusan juta rakyat RI; kebanyakan 'anak tiri' negara
bahkan 'yatim/piatu' - bandingkan dgn 5jt PNS/'anak kandung' negara mendpt alokasi
733 T atau rata" 150jt/PNS) .

Berapa rata" 'subsidiBBM' yang rakyat nikmati? Ambil kasarnya aja deh 230jt-80jt
(calon penerima BLT/BLSM) = 170jt org. Dgn 180T, rata" alokasi mrk dari 'subsidiBBM'
+- 1jt/rakyat.

Pdhl kl blnj birokrasi dihemat 10% sj dpt 70T; atau kl 20% dpt 140T.
Sudah 2-4x dari besaran 'subsidiBBM' yang akan dihemat dengan naikBBM LPR, hisap darah
rakyat & hajar/naikkan semua harga barang.

Tabel Persentase Gaji #PNS(D) Terhadap APBD (2010) - Rata" 54% APBD.
http://setagu.net/gaji-dan-tunjangan-pns/tabel-persentase-gaji-pnsd-terhadap-apbd

Bahkan ada Kab yg sampai >80%. #PNS #Birokrat #AnakKandungNegara.
Sebarannya bisa terlihat yang alokasinya 50-70% APBD adalah mayoritas
bahkan >50% total Kab se RI.

Tabel 1. Data Jumlah Pemda berdasar Persentase Gaji vs APBD:
----------------------------------------------
| No | Persentase Gaji vs APBD | Jumlah Pemda
----------------------------------------------
| 1 | 0 – 19% | 7
| 2 | 20% – 29% | 29
| 3 | 30% – 39% | 59
| 4 | 40% – 49% | 89
| 5 | 50% – 59% | 130
| 6 | 60% – 69% | 142
| 7 | 70% – 79% | 66
| 8 | 80%- | 2
-----------------------------------------------
Total | 524
-----------------------------------------------

Hitung"an kasar 'subsidiBBM' di atas, rata" rakyat cm dpt = Rp1jt/org.
Inipun masih diutak-atik untuk dihapus secara LPR.
Bandingkan dengan rata" alokasi APBN utk PNS/Birokrasi = Rp150jt/org.
Rata" gaji PNS di seluruh Kabupaten = 54% APBD.

Rp733T blnj birokrasi/PNS, 52% APBN2012 utk <5jt PNS [@150jt/PNS]
& hanya 5%
yg cakap kerja

http://kbr68h.com/berita/daerah/20355-hanya-5-persen-pns-yang-cakap-kerja-sisanya-

http://www.antaranews.com/berita/300050/daripada-cabut-subsidi-mendingan-pangkas-belanja-birokrasi

Selama kurun waktu 2005-2012, terjadi kenaikan hingga 400%.
Pada 2005, belanja birokrasi dlm APBN sebesar Rp187T dan terus membengkak dari tahun
ke tahun mjd Rp733 T pada APBN 2012.

Dari angka-angka ini, bisa membuat semakin tercengang bila ditilik jumlah aparat
birokrasi Indonesia yg hanya 4,6jt orang. "Artinya setiap satu orang aparat birokrasi
mendapat porsi belanja dari APBN sebesar >Rp150jt/thn," ujarnya.

Pdhl di 2009 atau 2011(?), jml PNS baru mencapai 3.7jt dan saat itu sebenarnya sudah
ada kebutuhan untuk pengurangan/diet birokrasi krn alokasi di APBN yang sangat besar.
Tapi faktanya, sampai sekarang makin membengkak jumlahnya.

http://www.pengumuman-cpns.com/2011/pns-sumber-masalah-negeri-ini/#axzz1rcv5d5cw

Pos belanja pegawai pemerintah pusat menurut APBN-P 2007 mencapai Rp 98 triliun dan
naik menjadi Rp 128 triliun pada APBN 2008?-masih lebih besar daripada subsidi tahun
ini yang besarnya Rp 97 triliun. Jumlah belanja pegawai tersebut setara dengan
penerimaan sumberdaya alam yang besarnya Rp 126 triliun. Artinya, menguras isi perut
bumi pertiwi masih belum cukup untuk membayar para PNS.
..
Data Asian Development Bank menunjukkan bahwa TASPEN mengalami defisit cashflow
Rp 13,5 triliun pada tahun 2000. Berdasar sumber yang lain, kekurangan (shortfall)
investasi TASPEN per 2003 sudah menembus angka Rp 300 triliun. Tentu saja defisit
TASPEN akan makin membengkak dan ongkosnya kian mahal karena pemerintahan sekarang
begitu jor-joran menerima pegawai baru.

Akibatnya, bukan tidak mungkin akan ada pensiunan yang tak kebagian jatahnya. Tapi
mana ada presiden yang mau menanggung risiko didemo ribuan (jutaan) pensiunan PNS?
Jadi langkah yang lebih realistis adalah membebankan shortfall TASPEN kepada negara.
Ada isu bahwa per 2009, akan ada alokasi APBN yang dibelokkan untuk membayar para
pensiunan. Kalau pemerintah masih kekurangan uang, bisa saja surat utang baru
diterbitkan.